Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad (kanan). Foto: Medcom/Yanti
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad (kanan). Foto: Medcom/Yanti

RAPBD 2020 Defisit, PSI Tantang Anies Pangkas Anggaran

Nasional apbd
Nur Azizah • 09 November 2019 11:05
Jakarta: Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyebut proyeksi belanja APBD 2020 masih bengkak. Padahal, proyeksi anggaran sudah melewati rapat komisi danrapat Badan Anggaran di DPRD DKI Jakarta.
 
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mengatakanproyeksi belanja APBD 2020 pascapembahasan di komisi masih di posisi Rp 93,9 triliun. Padahal, dalam rapat rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas platfom anggaran sementara (KUA-PPAS) hanya sekitar Rp89,4 triliun.
 
“Pembahasan di DPRD sudah berlangsung 10 hari dan sebentar lagi pengambilan keputusan di Banggar. Dari catatan kami terbaru, anggaran belanja tahun 2020 masih bengkak Rp 4,5 triliun,” kata Idris dalam keterangan tertulis, Sabtu, 9 November 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Idris mengungkap walaupun ada pengurangan belanja langsung, ada juga anggaran kegiatan baru yang bertambah signifikan. Penambahan ini tidak tercantum di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Kegiatan Strategis Daerah.
 
Idris menyebut banyak kegiatan terkait rencana penyelenggaraan Formula E. PSI mengimbau Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera menyisir ulang dan berani memotong anggaran bukan prioritas untuk menghindari pembengkakan anggaran belanja.
 
“Sampai saat ini, masih belum ada pegangan data hasil rekapitulasi pembahasan yang komprehensif dan rapi. Kami kuatir angka-angkanya masih belum match dengan yang Gubernur minta. Masih belum sesuai angka revisi KUA-PPAS yang diusulkan,” tambah Idris.
 
Menurut Idris, agar anggaran belanja dapat sesuai dengan proyeksi pendapatan, Pemprov DKI seharusnya melakukan pemotongan anggaran sebesar Rp 6,5 triliun. Hasil rekapitulasi sementara yang dilakukan Fraksi PSI menunjukkan pos belanja langsung hanya berkurang Rp 118 miliar pasca pembahasan, sementara di pos lainnya baru berkurang hampir Rp 1,9 triliun.
 
“Hitungan berdasarkan data yang kami pegang, banyak terjadi naik-turun angka anggaran. Rinciannya, Komisi A bertambah sekitar Rp 76,6 miliar, Komisi B naik sekitar Rp 650 miliar, Komisi C belum ada keputusan, Komisi D berkurang Rp 1,6 triliun, Komisi E bertambah Rp 555,6 miliar, dan Penyertaan Modal Daerah (PMD) naik Rp 141,6 miliar,” terang Idris.
 
Sementara, penyertaan modal daerah (PMD) untuk PT Jakarta Propertindo bertambah hampir dua kali lipat. Dari Rp 2,4 triliun menjadi Rp 4,6 triliun.
 
Duit itu untuk pembangunan stadion Jakarta International Stadium (JIS), revitalisasi Taman Ismail Marzuki, prasarana LRT koridor Kelapa Gading-JIS, dan Formula E. Imbasnya, PMD untuk Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya mengalami penurunan drastis.
 
“Pemprov juga masih harus menyesuaikan kenaikan Upah Minimum Provinsi dari Rp 3,94 juta menjadi Rp 4,27 juta yang menyebabkan kenaikan belanja sebesar Rp 300 miliar. Penyesuaian nilai UMP belum diperhitungkan di dalam pembahasan anggaran,” jelas Idris.
 

(NUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif