Staf khusus presiden Dini Shanti Purwono di Kementerian Politik, Hukum, dan Kemanan (Kemenko Polhukam), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Desember 2019. Medcom.id/Kautsar Widya.
Staf khusus presiden Dini Shanti Purwono di Kementerian Politik, Hukum, dan Kemanan (Kemenko Polhukam), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Desember 2019. Medcom.id/Kautsar Widya.

Presiden Prioritaskan RUU KKR Masuk Prolegnas 2020

Nasional pelanggaran ham
Kautsar Widya Prabowo • 04 Desember 2019 21:13
Jakarta: Presiden Joko Widodo memastikan Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Hal itu sebagai realisasi janji kampanye Jokowi.
 
"Dalam usulan pemerintah sudah ada RUU KKR yang menjadi salah satu prioritas untuk Prolegnas 2020," kata staf khusus presiden Dini Shanti Purwono di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Desember 2019.
 
Dini menjamin Presiden menyelesaikan masalah pelanggaran HAM. Pemerintah akan membahas RUU KKR dengan matang. Pemerintah tak ingin pembatalan undang-undang kembali terulang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sebisa mungkin maksimal, sebelum prolegnas berikutnya. Jangan sampai enggak selesai, mudah-mudahan tahun depan lah," tuturnya.
 
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan Ham Mualimin Abdi menyebut RUU KKR sudah masuk prolegnas. Namun, hal tersebut masih berpotensi berubah, mengingat pengesahan prolegnas di tangan DPR.
 
"Kan masih dibahas, nanti bisa berubah. Tapi yang pasti kelemahan-kelemahan yang ada di RUU KKR sebelumnya ya tidak dimasukan lagi," pungkasnya.
 
Komisi Kebenaran dan Rekonsilasi (KKR) pernah dibentuk dan diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2004. UU KKR dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 2006. MK menilai UU KKR tak sejalan dengan UUD 1945 yang menjunjung tinggi prinsip hukum humaniter dan hukum HAM.
 
Berdasarkan laman dpr.go.id, rancangan UU KKR sempat masuk Prolegnas 2 Februari 2015. Bahkan, telah memasuki tahapan menunggu pengambilan keputusan menjadi UU oleh rapat paripurna.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif