Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Upah per Jam Dikhawatirkan Manjakan Perusahaan

Nasional tenaga kerja Omnibus Law
Nur Azizah • 28 Desember 2019 16:56
Jakarta: Dewan Pengupahan Nasional menolak perubahan sistem pengupahan dari per bulan menjadi per jam. Sistem upah per jam dikhawatirkan hanya memanjakan perusahaan.
 
"Kita sudah ada upah minimum untuk menjadi jaring pengaman agar tidak ada yang miskin. Dengan begini, maka pekerja bisa miskin absolut," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pengupahan Nasional Iswan Abdullah di kawasan Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 28 Desember 2019.
 
Menurut dia, sistem pengupahan ini akan berimplikasi kepada perusahaan. Perusahaan dianggap mendapat untung dengan tidak perlu membayar jaminan sosial pekerja yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menilai bila jaminan sosial tidak menjadi tanggung perusahaan, pekerja semakin terbebani. Hal ini juga akan berdampak makin besarnya defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
 
"Kalau pemerintah serius (melaksanakan ini) maka pengusaha yang nakal maka dapat dipastikan tidak akan memberikan fasilitas tersebut," pungkas dia.
 
Pemerintah merancang skema upah per jam untuk mendukung fleksibilitas tenaga kerja. Skema ini diberikan kepada pekerja dengan waktu kerja yang berada di bawah ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan waktu kerja dalam UU Ketenagakerjaan diatur sebanyak 40 jam per minggu. Nantinya, upah per jam dikhususkan pekerja yang bekerja di bawah 35 jam per minggu.
 
"Maka ada fleksibilitas itu. Nanti di bawah itu hitungannya per jam," kata Ida usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 27 Desember 2019.
 
Ida menjelaskan hal itu menciptakan fleksibilitas bagi dunia usaha dan pekerja. Pasalnya, banyak sektor yang membutuhkan tenaga kerja dengan skema beberapa jam.
 
Dia memastikan kebijakan upah per jam tidak akan menghapus skema upah bulanan. Upah bulanan tetap digunakan untuk tenaga kerja dengan waktu kerja 40 jam per minggu.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif