Menteri Sosial Agus Gumiwang (tengah) saat berbincang-berbincang di Kantor Media Group, Kedoya, Jakarta. Foto: MI/Permana.
Menteri Sosial Agus Gumiwang (tengah) saat berbincang-berbincang di Kantor Media Group, Kedoya, Jakarta. Foto: MI/Permana.

Mensos: 93 Persen Penerima Program Keluarga Harapan Puas

Nasional bansos
M Sholahadhin Azhar • 15 April 2019 20:09
Jakarta: Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan hampir 100 persen penerima Program Keluarga Harapan (PKH) puas dengan pelayanan pemerintah. Hal itu didasari survei independen MicroSave Consulting Indonesia dengan kerjasama Kementerian Sosial RI dan Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF).
 
"(Survei) menunjukkan 93,2 persen puas terhadap keteraturan penerimaan dana bansos (bantuan sosial) PKH ke dalam rekening," ujar Mensos di Jakarta, Senin, 15 April 2019.
 
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH mengapresiasi bantuan sosial yang bertujuan menekan angka kemiskinan di Indonesia. Survei juga menunjukkan tingkat kepuasan lain terhadap bansos pemerintah itu. Sebanyak 92 persen KPM mengaku puas atas respons contact center PKH dalam menanggapai aduan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pendamping PKH juga mendapat apresiasi dari 94 persen KPM PKH. Selain itu, 93 persen penerima mengaku puas terhadap kemudahan menjangkau lokasi pencairan bansos, serta 94 persen puas dengan kemudahan bertransaksi di lokasi pencairan bansos.
 
"Sebanyak 86 persen KPM mengetahui bahwa bansos ini merupakan program prioritas pemerintah pusat. Mereka juga dapat menjelaskan dengan baik pemanfaatan bantuan sosial sebagaimana yang disyaratkan pemerintah," tutur Agus.
 
Penggunaan dana PKH juga dinilai tepat sasaran. Sebanyak 74 persen responden menggunakan dana bansos PKH untuk pembelian peralatan sekolah. Sementara itu, 67 persen responden menggunakannya untuk biaya sekolah,
 
Sekitar 58 persen menggunakan PKH untuk biaya transportasi ke sekolah, 54 persen untuk membeli makanan tambahan, 42 persen biaya ekstrakulikuler sekolah. Sementara itu, 33 persen menggunakannya untuk biaya masuk sekolah di tahun ajaran baru.
 
Capaian yang positif juga tampak pada metode penyaluran bansos secara nontunai menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sebanyak 77 persen KPM menggunakan KKS untuk berbagai transaksi perbankan dan 23 persen menggunakan untuk tarik tunai bansos PKH.
 
"Bagi 86 persen KPM PKH, rekening KKS adalah rekening pertama mereka, dan 23 persen KPM PKH memanfaatkan rekening KKS untuk transaksi keuangan mereka yang mana memberikan kontribusi signifikan terhadap Inklusi Keuangan,” terang Mensos.
 
Suka menabung
 
Mensos menyebut ada hasil positif dari survei penggunaan PKH. Pasalnya, 18 persen KPM PKH ditemukan tidak mencairkan dana sekaligus. Hal ini menunjukkan perilaku menabung dan upaya mendorong keuangan inklusif untuk rakyat miskin telah menunjukkan hasil positif.
 
Survei juga menunjukkan 98 persen KPM lebih memilih metode penyaluran nontunai melalui KKS dibandingkan dengan cara sebelumnya melalui kantor pos. Melalui KKS, penerima PKH lebih melek transaksi bank melalui ATM, mereka juga tidak mengeluarkan biaya pencairan, sehingga menerima dana bansos utuh.
 
"Sekitar 64 persen pencairan dana PKH dilakukan penerima manfaat melalui ATM bank dibandingkan agen bank sebesar 14 persen dan e-warong sebanyak 2,4 persen," tutur Mensos.
 
Di bidang kesehatan, 92 persen KPM mengakses rumah sakit/puskesmas untuk mendapatkan layanan kesehatan, 48 persen KPM menggunakan KB. Sementara itu, hanya 26 persen non-KPM PKH yang menggunakan KB.
 
Di bidang pendidikan, 78 persen anak-anak KPM PKH hadir di sekolah secara reguler Sebanyak 10 persen anak-anak KPM PKH berprestasi di bidang akademik, di bidang olah raga 4 persen, seni budaya 1 persen.
 
Dari sisi pendampingan, sebanyak 79 persen KPM PKH telah mendapatkan sesi pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) secara regular setiap bulannya.
 
Dampak bansos pada pengeluaran bulanan keluarga menunjukkan total pengeluaran bulanan KPM PKH 3,8 persen lebih tinggi dari non-KPM PKH. Pengeluaran bulanan nonmakanan KPM PKH cenderung lebih tinggi 11,8 persen dari non-KPM PKH.
 
Hal ini menunjukkan program PKH secara tidak langsung membantu meningkatkan pendapatan KPM yang tercermin dari tingkat pengeluaran rumah tangga. Adapun 12,1 persen KPM PKH cenderung pergi ke layanan kesehatan pemerintah untuk berbagai masalah kesehatan dan menggunakan fasilitas KB.
 
Sementara itu, 8,4 persen lebih banyak daripada penerima manfaat non-PKH. Lansia juga menerima PKH 8,8 persen lebih mungkin datang ke fasilitas kesehatan daripada nonpenerima manfaat
 
Baca:Kemensos Jadikan 6T Indikator Sukses Penyaluran BPNT
 
Studi dilakukan di 15 provinsi dan mencakup 28 kota/kabupaten di Indonesia. Untuk keperluan analisis data, survei dibagi di tiga wilayah bagian yakni Wilayah Barat (meliputi Sumatera Barat dan Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur), Wilayah Tengah (meliputi seluruh pulau Jawa), dan Wilayah Timur (meliputi Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, NTT dan Papua).
 
Jumlah responden survei yakni 2.903 dengan komposisi 1.466 KPM PKH dan 1.437 dari grup kontrol group (non-KPM PKH), serta ditambah 25 wawancara mendalam. Grup kontrol adalah kelompok nonpenerima sebagai perbandingan untuk kelompok penerima PKH. Data KPM PKH dan non-KPM PKH diambil dari basis data terpadu (BDT) yang berada pada 11-20 persentil.
 
"(Survei) ini guna mengevaluasi pelaksanaan PKH kedepannya agar semakin baik dalam penyaluran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Ujungnya adalah angka kemiskinan dapat terus menurun di akhir tahun 2019,” ujar Agus.
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif