Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

Somasi Dianggap Memperkuat Judicial Review Omnibus Law

Nasional Omnibus Law
Kautsar Widya Prabowo • 10 Agustus 2020 05:00
Jakarta: Tim Advokasi untuk Demokrasi menyebut langkah hukum akan ditempuh apabila DPR tidak menanggapi somasi ihwal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ombnibus Law saat masa reses. Somasi akan memperkuat tudingan cacat formil bakal regulasi Cipta Kerja itu.
 
"Kalau uu sudah jadi, bisa dilakukan judicial review (JR). JR itu ada uji formil dan materil. Melihat UU ombnibus law sebagai bukti ini ada kecacatan formil (membahas RUU Ciptaker saat masa reses)," ujar pewakilan Tim Advokasi untuk Demokrasi Asfinawati dalam diskusi virtual, Minggu, 9 Agustus 2020.
 
Baca:DPR Disomasi Bahas RUU Ciptaker saat Reses

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Anggota Tim Advokasi untuk Demokrasi Arif Maulana menyebut somasi akan diserahkan dalam waktu dekat. Langkah tersebut untuk menunjukan kepada DPR bahwa RUU Omnibus Law banyak mendapatkan penolakan di tengah masyarakat.
 
"Sebagai bukti anggota DPR yang tidak beretika, mereka yang tidak peduli aspirasi masyarakat menolak, tetap diabikan," jelasnya.
 
Ia berharap DPR dapat tidak lagi membahas RUU Omnibus Law. Regulasi itu diyakini akan membawa dampak buruk, baik buruh maupun pekerja lainya.
 
Tim Advokasi untuk Demokrasi melayangkan somasi atas pembahasan RUU Ciptaker saat masa reses. Kegiatan itu dinilai melanggar Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
 
"Anggota DPR yang tergabung di Baleg dan Panja RUU Cipta Kerja DPR melanggar kewajiban hukumnya," ujar perwakilan Tim Advokasi untuk Demokrasi Asfinawati dalam diskusi virtual, Minggu, 9 Agustus 2020.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif