Ilustrasi. Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) melakukan aksi damai memperingati Hari HAM Internasional di Tugu Pal Putuh, Yogyakarta, Selasa (10/12/2019). Foto: Antara/Andreas Fitri At
Ilustrasi. Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) melakukan aksi damai memperingati Hari HAM Internasional di Tugu Pal Putuh, Yogyakarta, Selasa (10/12/2019). Foto: Antara/Andreas Fitri At

RUU KKR Disulkan Masuk Kumulatif DPR Tahun Ini

Nasional pelanggaran ham
Cahya Mulyana • 12 Maret 2020 19:43
Jakarta: Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) ditarget rampung pembahasannya tahun ini. RUU ini tidak masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan pembahasannya diusulkan masuk lewat kumulatif terbuka.
 
"Kalau izin prakarsa sudah, nanti kita kirim ke Pak Presiden. Setelah izin kumulatif terbuka selesai, kita kirim kepada Presiden, Pak Presiden keluarkan Surpres (Surat Presiden), maka itu yang akan kita bahas," kata Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Mualimin Abdi di Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Kamis, 12 Maret 2020.
 
Ia menjelaskan pemerintah mengharapkan RUU ini selesai dibahas dengan DPR tahun ini. Di dalam RUU KKR yang baru tidak terdapat syarat amnesti terhadap pelaku pelanggar HAM dengan kesepakatan DPR. Sehingga pemulihan korban pelanggaran HAM bisa segera dilakukan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Memang tujuannya ya itu, (penyelesaian nonyudisial). Yang sifatnya yudisial, pemulihan untuk korban, korbannya siapa, ya korbannya nanti yang sudah di-assesment Komnas HAM dan LPSK," jelasnya.
 
Baca:RUU KKR Diklaim Mampu Menyelesaikan Kasus HAM Masa Lalu
 
Pemerintah tengah menyusun mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu lewat Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Salah satu rumusannya, fokus memulihkan korban sementara jalur yudisial diserahkan kepada Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) dan Kejaksaan Agung.
 
"Kami diperintahkan Pak Menko untuk mendalami informasi yang berkembang di kawan-kawan Civil Society Organization (CSO) tokoh-tokoh gitu, kan memang yang akan kita kedepankan masalah pemulihan. Kalau urusan yudisial urusan Komnas HAM dan Kejaksaan," ujar Mualimin.
 
Draf RUU KKR masih dalam proses penyusunan dan perbaikan naskah akademik dan akan dievaluasi kembali pada rapat pimpinan tingkat menteri (RPTM) dipimpin Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD minggu depan. Penyusunan RUU itu tidak terkendala apapun dan semua pihak turut serta memberikan masukan.
 
"Jadi kalau kendala yang sifatnya struktural tidak ada, kita tinggal penyamaan persepsi saja, penyamaan apa yang akan kita capai," jelasnya.
 

(WHS)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif