ICW Berencana Mengeksaminasi Publik Putusan MA
ICW dan berbagai pihak membahas putusan MA soal eks koruptor nyaleg/Medcom.id/Damar Iradat
Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama organisasi lainnya berencana mengeksaminasi publik putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan larangan eks napi korupsi nyaleg.

"Karena ada kejanggalan putusan MA pada saat putusan sudah dikeluarkan," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz dalam diskusi di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu, 16 September 2018.

Menurut dia, terdapat kejanggalan formil dan materiil dalam putusan. Ada perdebatan hukum yang mungkin terjadi.


Salah satunya, ihwal dugaan MA menabrak Pasal 55 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut mencantumkan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Baca: Putusan MA Membolehkan Eks Koruptor Nyaleg Dianggap Mengecewakan

Padahal, menurut Donal, saat ini MK juga tengah melakukan uji materi terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. Putusan MK soal uji materi itu belum keluar.

"Ini perdebatan hukum, kita lihat apa argumentasi hakim dalam menerobos pasal yang melarang mereka melakukan judicial review," tegas Donal.

Donal menjelaskan eksaminasi bakal dilakukan setelah salinan putusan MA dirilis.  Putusan itu bakal segera dipelajari begitu diterima.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan pihaknya belum membaca utuh pertimbangan hakim MA memutus pembatalan larangan eks napi koruptor nyaleg. Pertimbangan hakim perlu diketahui, karena merupakan dokumen hukum mengikat.

"Kita belum baca bagaimana pertimbangan MA sehingga membatalkan aturan KPU.  Ini salah satu hal yang harus diperhatikan MA, dan harus segera dikeluarkan, karena ini dokumen hukum yang mengikat, agar bisa dibaca oleh KPU, parpol, dan masyarakat," tegas Fadli.

Baca: KPU Hati-hati Sikapi Putusan MA

MA resmi mengabulkan permohonan gugatan PKPU yang melarang mantan narapidana korupsi maju di pemilihan legislatif. Legislator mantan narapidana korupsi bisa kembali nyaleg.

MA membatalkan Pasal 4 ayat 3, Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota.



(OJE)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id