Ilustrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dok. Medcom.id
Ilustrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dok. Medcom.id

Komisioner KPU Dukung Penurunan Presidential Threshold

Nasional kpu revisi uu pemilu
Kautsar Widya Prabowo • 26 Januari 2021 09:56
Jakarta: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid menilai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen terlalu tinggi. Persentase itu menutup peluang calon presiden (capres) dari berbagai kalangan.
 
"Persyaratan pencalonan yang begitu tinggi maka membatasi peluang munculnya calon-calon alternatif yang bisa jadi punya kualifikasi dan kualitas yang lebih baik," ujar Pramono dalam diskusi virtual, Senin, 25 Januari 2021.
 
Pramono meminta ambang batas pencalonan presiden diturunkan dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Sebab, ambang batas itu juga menimbulkan perpecahan masyarakat saat pemilihan presiden (pilpres). 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Konsisten, NasDem Usulkan Presidential Threshold Turun Jadi 15%
 
"Masyarakat terbelah, sempat disinggung (terkait) cebong-kampret, itu kan bagian dari terbatasnya alternatif calon yang ada dengan persyaratan yang tinggi," jelas dia.
 
Fraksi Partai NasDem DPR konsisten mengusulkan presidential threshold diturunkan menjadi 15 persen dari 20 persen dalam Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum. Usulan ini pernah diutarakan pada awal Oktober 2020.
 
"Dengan threshold 20 persen itu, hanya ada dua pasang calon. Karena hanya ada dua pasang calon, menyebabkan polarisasi yang tajam di masyarakat. Jadi, masyarakat terbelah," ujar Sekretaris Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa dalam keterangan tertulis, Senin, 25 Januari 2021.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif