Laode Syarif gagal masuk bursa capim KPK. Foto: MI/Ramdani.
Laode Syarif gagal masuk bursa capim KPK. Foto: MI/Ramdani.

Penambahan Kewenangan Polri Berpotensi Disalahgunakan

Nasional Omnibus Law
Theofilus Ifan Sucipto • 12 Juli 2020 22:26
Jakarta: Direktur Eksekutif Kemitraan, Laode M Syarif, mengatakan penambahan kewenangan pada institusi memungkinkan terjadinya penyelewengan kekuasaan. Pemerintah harus menjamin adanya pengawasan yang ketat.
 
"Ada kemungkinan untuk disalahgunakan. Karena power tends to corrupt," kata Laode dalam diskusi virtual di Jakarta, Minggu, 12 Juli 2020.
 
Pemerintah, kata Laode, harus memberi batasan dan pengawasan kewenangan tersebut. Dia mengimbau pemerintah tidak memaksakan penambahan kewenangan jika tak bisa menjamin pengawasan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Penambahan Kewenangan Polri Dalam RUU Ciptaker Dikritisi
 
Laode mempersoalkan penambahan kewenangan Polri yang termaktub dalam Pasal 82 RUU Ciptaker untuk mengubah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Polri diberi wewenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; serta melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
 
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menilai indikator tiap poin tidak jelas. Penafsiran setiap orang bisa berbeda-beda dan menyebabkan pelanggaran keadilan.
 
"Definisi penyakit masyarakat apa? Ini pasal karet yang betul-betul sangat berbahaya," ujar Laode.
 

(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif