Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Golkar Zainudin Amali. Foto: MI/Immanuel Antonius
Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Golkar Zainudin Amali. Foto: MI/Immanuel Antonius

RUU Pertanahan Disahkan Akhir September

Nasional pertanahan
Antara • 19 September 2019 18:45
Jakarta: Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanahan disahkan Selasa, 24 September 2019. Aturan itu bakal dibawa ke rapat paripurna terakhir DPR periode 2014-2019, hari itu.
 
"Komisi II DPR akan rapat pengambilan keputusan tingkat I pada 23 September," kata Amali di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 19 september 2019.
 
Menurut dia, Panitia Kerja (RUU) Pertanahan sudah memberikan laporan kepada Komisi II DPR. Hasilnya, semua fraksi menyetujui isi RUU. Namun, Komisi II akan menggelar rapat lagi dengan fraksi untuk menanyakan apakah masih ada perubahan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau sudah disetujui, langsung ambil keputusan tingkat I yang dijadwalkan tanggal 23 September, kalau belum maka akan diperbaiki lagi," ujar dia.
 
Dia menjelaskan dalam RUU Pertanahan, ada kepastian hukum misalnya tidak boleh ada orang yang mengaku memiliki tanah. Pasalnya, saat ini banyak mafia tanah yang mengatasnamakan masyarakat.
 
"Dalam RUU Pertanahan yang baru ini sistemnya stelsel positif, kalau yang sekarang kan negatif," ungkap dia.
 
Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai RUU Pertanahan mengembalikan Indonesia ke era kolonial. Pasalnya, aturan itu menghidupkan kembali asas domein verklaring.
 
"Tanah tidak bisa dibuktikan pemiliknya dalam dua tahun, negara otomatis memiliki, ini sama persis," kata Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Sandrayati Moniaga dalam diskusi di Jakarta, Jumat, 6 September 2019.
 
Menurut dia, RUU Pertanahan tidak mengatur mekanisme penyelesaian konflik agararia yang komprehensif akibat kebijakan pemerintahan otoriter masa lalu. Aturan itu dinilai justru menimbulkan persoalan baru.
 
RUU Pertanahan dinilai mengatur urusan konflik, sangat kecil. Pembentukan pengadilan pertanahan pun berpotensi memiliki keterbatasan wewenang untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria dari kebijakan negara di masa lalu.
 
Pengadilan pertanahan bersifat nonretroaktif sehingga tidak memiliki kewenangan menyelesaikan persoalan masa lalu. Untuk itu, Komnas HAM RI meminta Presiden Joko Widodo dan DPR menunda pengesahan RUU Pertanahan.
 
Pihak terkait diminta mendiskusikan kembali muatan RUU. Materi RUU harus selaras dengan konstitusi, TAP MPR Nomor IX/MPR/2011, dan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif