Isu BBM Diminta tak Dipolitisasi
Razman Arif Nasution (tengah) Foto: Medcom.id/Arga Sumantri.
Jakarta: Pembatalan kenaikan harga premium diminta tak dipolitisasi. Pembatalan kenaikan harga premium dilakukan pemerintah demi kepentingan rakyat.
 
"Presiden Jokowi berupaya agar premium tidak maik. Kenaikan harga BBM ini mudah sekali di politisasi," kata Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Razman Arif Nasution dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 13 Oktober 2018.
 
Razman membantah tudingan yang menyebut Jokowi menunda kenaikan harga premium karena Pilpres 2019. Menurutnya, keputusan yang diambil Jokowi karena mempertimbangkan ekonomi rakyat.
 
"Pemerintah bekerja agar premium ini untuk rakyat ekonomi ke bawah. Jangan dipolitisasi," katanya.
 
Kepala Divisi Komunikasi dan Politik Partai Demokrat Imelda Sari mengatakan, pemerintah seharusnya menaikkan harga BBM jika keadaan memaksa demikian.
 
"Saya melihat karena mau menghadapi pemilu (kenaikan premium ditunda). Pemerintah ragu-ragu (khawatir) ini bisa menggerus popularitas. Agak kurang wise di saat dolar naik, subsidi premium dibebankan ke Pertamina," tukasnya.

Baca: Rini Pastikan Keuangan Pertamina Sehat

Imelda membandingkan kenaikan BBM saat pemerintahan Presiden SBY. Menurutnya, SBY tak ragu menaikan harga BBM meski saat itu menjelang pemilu.
 
"Kenaikan saat itu dilakukan pada bulan Mei, setahun sebelum pemilu. Tapi itu harus dilakukan karena itulah yang jadi basis pemerintah agar BBM tetap balance. Sementara popularitas itu tidak bisa kita handle, karena ini demi kepentingan lebih luas, itu pemerintahan SBY pada saat itu," kata Imelda.






(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id