Pemerintah Diminta Pertegas Definisi Terorisme dalam UU
Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafi'i (Foto: Dok. DPR)
Jakarta: Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafii kokoh mengatakan bahwa pemerintah harus memasukkan definisi terorisme dalam rancangan draf revisi undang-undang terorisme. Hal itu bertujuan agar pemerintah memiliki logika hukum yang kuat dalam menetapkan seseorang sebagai teroris. 

"Pemerintah tiba-tiba tidak setuju ada definisi. Kita kemudian tetap bertahan karena tidak ada logikanya. Kita persoalkan terorisme padahal kita tidak tahu terorisme siapa," kata Syafii saat dihubungi wartawan, Senin,14 Mei 2018.

Imbasnya waktu pembahasan RUU Terorisme kembali tertunda. Usulan definisi terorisme yang diajukan pemerintah tanpa menyertakan unsur motif dan tujuan politik aksi terorisme. 


Padahal, DPR mengajukan enam unsur suatu tindakan bisa dikatakan aksi terorisme. Di antaranya, adanya tindak kejahatan, tindakan itu menimbulkan teror yang masif, menimbulkan korban, merusak objek vital yang strategis serta ada motif dan tujuan politik.

Syafii mengatakan tindakan teror tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana biasa. Dibutuhkan definisi dan rujukan khusus mengatur kejahatan luar biasa ini. 

"Pemerintah mengatakan biar aparat yang menentukan meraka itu teroris atau bukan. Kita ingin ingatkan, di negara hukum, aparat pemerintah tidak memiliki kewenangan apapun kecuali yang diamanahkan oleh hukum," jelas Syafii.

Ketika definisi terorisme ini masih belum diatur, pemerintah tak bisa serampangan mencap seseorang sebagai teroris. 

"Sebenarnya itu kesalahan yang sangat besar ketika kemudian pemerintah atau aparat menuduh orang itu teroris," ujar dia. 

Berkaca dari berbagai kelompok teror di dunia, semuanya memiliki maksud dan tujuan politik dibalik setiap aksinya, tidak bisa tindak pidana biasa aparat langsung mengkategorikan sebagai aksi terorisme.

"Intinya ingin mengubah haluan negara atau merebut kekuasaan, atau merubah ideologi, yang jelas ada motif dan tujuan. Tidak sekedar tindak pidana biasa," pungkas dia.



(SCI)