Indonesia Diminta Waspadai Deklarasi Panmunjom
Korsel dan Korut sepakat untuk denuklirisasi Semenanjung Korea. Foto: AFP
Jakarta: Pemerintah Indonesia diminta waspada terhadap Deklarasi Panmunjom antara Korea Utara dan Korea Selatan. Ada kemungkinan deklarasi itu sebagai pengalihan isu atas perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat.

"Ada tiga hal yang patut dikawal pemerintah setelah Deklarasi Panmunjom, terutama mengenai isu kawasan," kata pemerhati masalah keamanan, Susaningtyas Kertopati, melalui keterangan tertulis, Senin, 30 April 2018.

Ketiganya yakni soal perdamaian, kesejahteraan, dan unifikasi di Semenanjung Korea. Isu-isu itu disebut berkaitan erat dengan denuklirisasi, upaya membangun kepercayaan, serta dukungan kemanusiaan.


"Indonesia harus lebih memperkuat basis pertahanan di bawah kerangka ASEAN Political-Security Community, sekaligus menjalin kerja sama militer dengan negara yang jelas-jelas memiliki senjata nuklir dan memiliki hubungan emosional yang erat berlatar belakang sejarah," kata mantan anggota Komisi I DPR ini.

Menurut dia, Indonesia potensial menjadi arena kompetisi Amerika dan Tiongkok untuk memperkokoh pengaruh keduanya di kawasan Asia Tenggara.

"Pemerintah harus bisa mencegah agar Indonesia tak menjadi medan pertempuran hegemoni Amerika dan China," katanya.

Baca: Deklarasi Panmunjom Ditandatangani, Korsel-Korut Sepakat Denuklirisasi

Pimpinan Korea Selatan dan Korea Utara menandatangani Deklarasi Panmunjom pada Jumat, 27 April 2018. Sejumlah kesepakatan ditandatangani, antara lain denuklirisasi, penghentian perang, dan perdamaian di Semenanjung Korea. Deklarasi itu disebut sebagai upaya menghentikan imbas dari Perang Korea yang berkecamuk pada 1950-1953.

Dua skenario

Susaningtyas melanjutkan ada dua skenario dari digulirkannya Deklarasi Panmunjom. Pertama,  skenario moderat untuk dunia global, yaitu meredanya ketegangan Amerika Serikat dengan Korea Utara menyusul rencana pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Korea Utara Kim Jong Un.

"Korea Utara membuka pintu IAEA untuk membuktikan janji denuklirisasi sekaligus membangun kepercayaan," katanya.

Ia memperkirakan, jika Korea Utara benar-benar menepati Deklarasi Panmunjeon, kompetisi di Asia Pasifik tinggal fokus menghadapi Tiongkok di Laut China Timur dan Laut Cina Selatan. "Korea Selatan, Korea Utara, dan Jepang dapat menjadi sekutu baru bagi Amerika Serikat."

Kedua adalah skenario ambiguitas. Melalui skenario ini, Korea Utara diperkirakan tidak sepenuhnya menepati Deklarasi Panmunjom akibat masih kuatnya pengaruh baru Rusia.

"Perseteruan Korea Utara dan Amerika Serikat, jika dilihat dari skenario ini, memasuki tahapan yang belum terbayangkan sebelumnya. Korea Utara tetap menjadi boneka Rusia menghadapi hegemoni Amerika Serikat di Pasifik Barat," jelasnya.

Kekuatan Rusia yang bergeser ke pangkalan di Vladivostok, kata dia, justru memberi tekanan baru ke Korea Utara.

Kedua skenario itu, menurutnya, dapat diuji dalam dua bulan pertama, mengingat perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika Serikat memasuki babak baru yang lebih serius. "Tekanan dolar terhadap yuan minggu lalu sedikit banyak memengaruhi stabilitas rupiah," kata pengajar di Universitas Pertahanan ini.





(UWA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id