Ketua Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Ahmad Taufan Damanik. Medcom.id/Siti Yona Hukmana
Ketua Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Ahmad Taufan Damanik. Medcom.id/Siti Yona Hukmana

Imbas Demo UU Ciptaker, Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Dialog

Nasional Omnibus Law Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja
Siti Yona Hukmana • 08 Oktober 2020 18:36
Jakarta: Ketua Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Ahmad Taufan Damanik menyampaikan sejumlah permintaan kepada pemerintah dan DPR imbas unjuk rasa menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) terjadi di seluruh Indonesia. Salah satunya dengan membuka ruang dialog yang seluas-luasnya.
 
"Kami menyampaikan kepada pemerintah dan DPR agar membuka dialog yang sejati dengan masyarakat secara luas berdasarkan prinsip transparansi dalam segala langkah terkait dengan pembentukan RUU Cipta Kerja," kata Ahmad dalam konferensi pers daring, Kamis, 8 Oktober 2020.
 
Menurut Ahmad, permintaan itu tak hanya datang dari Komnas HAM. Para guru besar, tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, serta gereja disebut turut menyampaikan permintaan serupa.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ahmad juga meminta Polri menjaga pelaksanaan unjuk rasa dengan baik. Aparat penegak hukum harus menghormati dan melindungi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi setiap anggota masyarakat tanpa diskiriminasi.
 
"Baik yang dilakukakan langsung melalui unjuk rasa damai maupun melaui media cetak, karya seni, media elektronik, maupun media sosial lainnya. Itu bagian dari kreasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat," ujar Ahmad.
 
Baca: Pos Polisi Harmoni Dibakar Massa Penolak UU Ciptaker
 
Polri juga diminta mengamankan aksi penyampaian pendapat secara proporsional dan berimbang. Polri harus mendahulukan negosiasi dan dialog ketimbang pembubaran paksa.
 
"Tadi kita juga sudah menyampaikan pesan kepada pimpinan Polri agar mengedepankan pendekatan persuasi," tutur Ahmad.
 
Sebanyak 2 juta buruh mogok kerja sejak Selasa, 6 Oktober hingga puncaknya pada Kamis, 8 Oktober 2020. Demo ini buntut dari pengesahan UU Ciptaker. UU tersebut dinilai merugikan para buruh. Salah satunya menghapus ketentuan upah minimum di kabupaten/kota, dan menurunkan pesangon.
 
Para buruh melakukan demo di depan Istana Merdeka dan Gedung DPR, Jakarta Pusat. Unjuk rasa itu ricuh di sejumlah wilayah. Bahkan, massa ada yang menghancurkan mobil aparat keamanan serta melempari aparat dengan batu.
 
Belum dapat dipastikan sosok perusuh. Polisi menyebut demo buruh disusupi oleh kelompok anarko. Total sudah 400 lebih orang yang diduga anarko ditangkap polisi di Jakarta. Sebanyak 22 orang dinyatakan reaktif covid-19 dan diisolasi di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Jakarta Pusat.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif