Presiden Joko Widodo. ANT/Sigid Kurniawan
Presiden Joko Widodo. ANT/Sigid Kurniawan

Jokowi Jamin Ketentuan Amdal Tetap Berlaku Bagi Perusahaan Besar

Nasional jokowi Omnibus Law UU Cipta Kerja
Anggi Tondi Martaon • 09 Oktober 2020 19:10
Jakarta: Presiden Joko Widodo menjamin kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Buktinya, analisis dampak lingkungan (amdal) tetap diakomodasi dalam aturan sapu jagat investasi tersebut.
 
"Yang juga sering diberitakan mengenai yang tidak benar adalah dihapusnya amdal. Itu juga tidak benar," tegas Jokowi dalam konferensi pers rapat terbatas (ratas) melalui YouTube Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Jumat, 9 Oktober 2020.
 
Dia menegaskan amdal tetap diberlakukan bagi perusahaan industri besar. Ketentuan ini harus dipenuhi saat mengurus izin usaha.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Amdal tetap ada bagi industri besar, harus ikuti amdal yang ketat," ungkap dia.
 
Namun, kewajiban mengantongi amdal tidak berlaku bagi kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UU Ciptaker hanya memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap kelestarian lingkungan.
 
Baca: Jawab Hoaks, Ini Penjelasan Lengkap Jokowi Soal UU Cipta Kerja
 
Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) RUU Ciptaker dan perwakilan pemerintah sepakat amdal tetap dimasukkan ke dalam Omnibus Law. Kesepakatan ini merupakan hasil keputusan penyempurnaan dan penambahan Pasal 24 Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 
"(Ayat 1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk usaha atau kegiatan," kata Ketua Panja RUU Ciptaker Supratman Andi Agtas di ruang rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu, 3 Oktober 2020.
 
Uji kelayakan dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah sesuai kewenangannya. Adapun penentuan kewenangan dilihat berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.
 
Dalam perubahan pasal tersebut, uji kelayakan lingkungan hidup dilakukan oleh lembaga dan atau ahli bersertifikat. Dalam perubahan yang diusulkan, pemerintah pusat wajib menunjuk lembaga atau ahli bersertifikat dalam melakukan uji kelayakan.
 
"Ketentuan lembaga penguji akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP)," ungkap Supratman.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif