Seniman dan mahasiswa ISI mendukung pemerintah membubarkan HTI. Antara Foto/Hendra Nurdiyansyah/foc/17.
Seniman dan mahasiswa ISI mendukung pemerintah membubarkan HTI. Antara Foto/Hendra Nurdiyansyah/foc/17.

HTI dan Presidium 212 Berharap Damai dengan Pemerintah

Nasional pancasila ormas ormas islam
M Rodhi Aulia • 09 Juni 2017 11:09
medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dijadwalkan beraudiensi dengan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Dalam kesempatan ini, Natalius akan menyampaikan tuntutan Presidium 212 dan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
 
"Pertemuan ini hanya untuk menyampaikan bahwa negara atau pemerintah harus mengambil langkah progresif menciptakan kedamaian antara pemerintah dengan komunitas Muslim," kata Natalius sebelum audiensi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat 9 Juni 2017.
 
Natalius menyampaikan, dirinya hanya menjembatani tuntutan dari dua kelompok tersebut. Inti tuntutan adalah terkait persoalan yang dihadapi para ulama, aktivis, dan beberapa orang, termasuk kebebasan berserikat HTI.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Komnas HAM telah menindaklanjuti dan melakukan pemantauan, penyelidikan, dan mendapatkan data, fakta, dan informasi," ucap dia.
 
HTI dan Presidium 212 Berharap Damai dengan Pemerintah
Ketua Presidium Alumni 212 Ansufri Idrus Sambo (kiri) menemui komisioner Komnas HAM, Jumat (19/5/2017). Antara Foto/Hafidz Mubarak A/aww/17.
 
Menurut Natalius Pigai, Komnas HAM telah membuat rekomendasi menindaklanjuti tuntutan Presidium 212 dan HTI, namun rekomendasi belum disampaikan, karena Presidium 212 dan kuasa hukum ingin Komnas HAM mengutamakan mediasi dengan pemerintah.
 
Dia mengatakan, Komnas HAM sudah menyurati Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian, Jaksa Agung M. Prasetyo, dan BIN untuk pertemuan mediasi.
 
"Kami mediasi dulu untuk perdamaian dan rekonsiliasi. Saya kira perdamaian dan rekonsiliasi diinginkan semua orang supaya suasana nasional, kita kerja masih 1,5 tahun jelang 2019, energi jangan habis dalam kegaduhan ini," ucap Natalius.
 
Natalius tidak mau membocorkan rekomendasi. Ia berdalih rekomendasi sifatnya aspek materiil. Menurut dia, apa yang dilakukan Komnas HAM tetap dalam koridor hukum. Komnas HAM menghormati proses hukum.
 
"Yang bisa menghentikan proses hukum hanya pemerintah, yaitu presiden. Mudah-mudahan pemerintah bisa menciptakan kedamaian," tandas Natalius.
 
Klik: Wiranto Sebut HTI Mengancam Kedaulatan Indonesia
 
Tokoh Presidium 212 antara lain Ansufri Idrus Sambo (Ketua), Hasri Harahap, Idrus Jamalullail. Jumat siang 12 Mei, menemui anggota Komnas HAM. Mereka mendesak lembaga ini mengusut dugaan kriminalisasi ulama dan tokoh agama.
 
Rizieq Shihab, Kivlan Zein, Bachtiar Nasir, Al Khaththath, Sri Bintang Pamungkas, Munarman, Hatta Taliwang, Ratna Sarumpaet, dan Rachmawati Soekarnoputri, termasuk tokoh yang menurut Presidium 212 korban kriminalisasi.
 
Klik: HTI: Wiranto Bagi Kami Bukan Orang Asing
 
Sedangkan HTI diunjuk tanduk. Pemerintah menganggap ormas ini tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga layak dibubarkan. Pembubaran masih dalam proses.
 

 

(TRK)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif