Rapat Komisi I dan TNI terkait anggaran pertahanan/Medcom.id/Anggi
Rapat Komisi I dan TNI terkait anggaran pertahanan/Medcom.id/Anggi

Penetapan Anggaran Pertahanan Terkendala

Nasional tni politik pertahanan negara panglima tni DPR RI
Anggi Tondi Martaon • 23 September 2021 12:26
Jakarta: Komisi I bersama Kementerian Pertahanan dan TNI akan memutuskan pengesahan anggaran pertahanan 2022. Namun, agenda tersebut terkendala ketidakhadiran Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan kepala staf tiga matra.
 
Hadi diwakilkan Kepala Badan Intelejen Strategi (Kabais) TNI Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto. Sedangkan, kehadiran kepala staf diwakilkan para asisten perencana (asrena) masing-masing matra.
 
Ketidakhadiran pimpinan angkatan bersenjata Indonesia itu diprotes. Anggota Komisi I Syarief Hasan menyebut ketidakhadiran Hadi tidak sesuai dengan kebiasaan pengambilan keputusan penetapan anggaran.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya melihat bahwa ini preseden yang pertama terjadi, sementara yang dibahas di Komisi I adalah salah satu sangat strategis untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 23 September 2021.
 
Politikus Partai Demokrat itu mengusulkan rapat ditunda. Kehadiran Hadi dan kepala staf sangat dibutuhkan.
 
Baca: Sering Berselisih, Legislator Minta TNI-Polri Akur
 
"Dengan demikian kasus hari ini kita harapkan tidak terjadi lagi, bukan untuk kepentingan Komisi I, mitra, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar dia.
 
Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI M. Herindra menyampaikan undangan rapat yang diserahkan kepada Kemenhan dan TNI. Dalam undang tersebut hanya mengundang Menhan Prabowo Subianto dan Hadi tanpa mengundang para kepal staf.
 
"Di sini hanya menyampaikan panglima TNI hanya mengikutkan asrena Kasad, asrena Kasau, dan asrena Kasal. Jadi di sini kepala staf tidak diundang," kata Herindra.
 
Anggota Komisi I TB Hasanuddin pun merespons surat undangan tersebut. Menurut dia, undangan yang diberikan kepada Kemenhan dan TNI salah.
 
"Mohon izin pimpinan, kalau undangan seperti itu berarti salah undangan. Tidak sesuai dengan kebiasaan," kata eks Wakil Ketua Komisi I itu.
 
Hal senada disampaikan anggota Komisi I Sukamta. Menurut dia, kehadiran para asrena dari masing-masing matra dinilai tak dibutuhkan dalam pengambilan keputusan pembahasan anggaran pertahanan.
 
"Ketok (pengesahan anggaran) hari terakhir begini itu selalu datang itu kepala staf," kata Sukamta.
 
Menurut dia, pelibatan asrena hanya sebatas teknis. Hal itu sudah dilakukan sebelumnya. 
 
"Justru kita ingin mengambil keputusan bukan dengan tim teknis. Tim teknis sudah pekan lalu. Sekarang kepada yang punya tanggung jawab," ujar dia.
 
Menyikapi polemik tersebut, anggota Komisi I Al Muzammil Yusuf menyarankan pimpinan Komisi I,  fraksi, dan mitra melakukan musyawarah. Hal tersebut untuk menyikapi ketidakhadiran pimpinan unsur militer Indonesia. 
 
"Apa pun surat yang ada, apa pun sikap kita, saya kira itu hak kita sebagai DPR dengan aturan yabg resmi di kita," usul Al Muzzammil. 
 
Usulan itu disepakati Komisi I. Pimpinan rapat kerja (raker) Abdul Kharis Almasyari melakukan skor selama 30 menit.
 
"Setelah skor kita duduk bersama perwakilan fraksi, dengan pimpinan dan mitra di ruang sebelah. Rapat kita skors sampai 11.30 WIB," kata Kharis.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif