NEWSTICKER
Wakil Presiden Ma'ruf Amin. MI/Adam Dwi
Wakil Presiden Ma'ruf Amin. MI/Adam Dwi

Pemda Dipersilakan Tutup Arus Lalu Lintas Warga

Nasional Virus Korona virus corona
Emir Chairullah • 26 Maret 2020 15:46
Jakarta: Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan pemerintah daerah (pemda) diperbolehkan menutup arus keluar/masuk warga untuk menekan penyebaran virus korona (covid-19). Namun, penutupan bersifat sementara
 
"Saya kira itu mungkin kebijakan yang sementara saja," kata Ma'ruf saat video conference dengan wartawan, Kamis, 26 Maret 2020.
 
Ma'ruf mencontohkan Papua yang mulai menutup aktivitas bandara dan pelabuhan sejak 26 Maret 2020-9 April 2020. Ma'ruf tak sepakat langkah itu disebut sebagai lockdown. Menurut dia, upaya tersebut hanya untuk membatasi dan mencegah masuknya orang-orang yang dikhawatirkan menularkan virus.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Mereka tentu menjaga supaya masyarakat yang terkena penyebaran tidak bertambah. Mereka tentu akan fokus menangani dan mencegah. Seperti yang terjadi di Papua,” ujar dia.
 
Baca: WHO: Kasus Korona di Indonesia Akan Turun dalam Beberapa Pekan
 
Pemda Dipersilakan Tutup Arus Lalu Lintas Warga

Ilustrasi Medcom.id
 
Ma’ruf mengatakan pengetatan arus keluar dan masuk warga di sejumlah wilayah seperti Papua juga sudah terjadi di DKI Jakarta. Bahkan, kata Ma'ruf, DKI menerapkan kebijakan tersebut dengan lebih ketat dan disiplin karena ancamannya sudah cukup tinggi.
 
"Di Jakarta kan sudah juga membatasi orang bergerak keluar masuk. Ini bagian dari meningkatkan disiplin penerapan," kata dia.
 
Di sisi lain, pemerhati kesehatan masyarakat Nafsiah Mboi menilai Indonesia sebenarnya bisa menerapkan kebijakan lockdown atau karantina secara terbatas dalam memerangi virus korona. Pasalnya, setiap wilayah mempunyai karakteristik masing-masing yang tak bisa diseragamkan.
 
"Lockdown atau tidak harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat," ujar dia.
 
Menurut dia, kebijakan lockdown bisa berdampak pada masalah ekonomi dan politik. Pemerintah perlu memperhitungkan secara matang bila ingin menerapkan kebijakan lockdown.
 
"Sebab, harus dipikirkan mengenai bagaimana menyiapkan dan mengalokasikan dana akibat kebijakan tersebut," ujar dia.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif