NEWSTICKER
Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

Kisruh Pembahasan RUU Cipta Kerja yang Dianggap Misterius

Nasional Omnibus Law
Putri Rosmala • 17 Februari 2020 00:13
Jakarta: Transparansi pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja jadi salah satu persoalan paling disoroti. Pemerintah dan DPR disebut tak melibatkan masyarakat dalam penyusunan regulasi itu.
 
Buruh jadi salah satu yang bersuara lantang mendesak eksekutif maupun legislatif tak membuat pembahasan terkesan misterius. "Sejak awal memang begitu, kurang sosialisasi dan sekarang ternyata isi drafnya tidak menguntungkan, khususnya bagi kalangan buruh," tegas pakar politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin ketika dihubungi, Minggu, 16 Februari 2020.
 
Ujang menjelaskan pemerintah maupun DPR akan kembali membuat undang-undang tak pro rakyat bila pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja dilanjutkan. Apalagi, undang-undang tak seharusnya hanya bersumber dari kepentingan eksekutif, legislatif, dan kelompok tertentu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hal yang dianggap tak mengakomodasi, menurut buruh, terlihat pada beberapa poin. Di antaranya, Pasal 77a ayat dua huruf B, yang memuat waktu lembur buruh paling banyak empat jam dalam satu hari dan 18 jam dalam satu minggu. Artinya, jam lembur semakin panjang.
 
Padahal, Pasal 78 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur jam lembur lebih sedikit. Lembur hanya dapat dilakukan paling banyak tiga jam dalam satu hari dan 14 jam dalam satu minggu.
 
Kisruh Pembahasan RUU Cipta Kerja yang Dianggap Misterius
Koordinator Sindikasi Nur Aini/Medcom.id/Theofilus Ifan
 
Pada kesempatan lain, Koordinator Advokasi Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) Nur Aini menjelaskan pekerja juga tak dijamin mendapat pesangon bila terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
 
"Itu (PHK) adalah keputusan sepihak pengusaha, bagaimana perlindungannya?" ujar Nur dalam sebuah diskusi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 15 Februari 2020.
 
Omnibus Law Cipta Kerja juga bakal menghilangkan denda perusahaan yang telat membayar honor. Kondisi itu, tegas Nur, sangat berdampak pada pekerja lepas.
 
Kekisruhan ini seharusnya membuka mata pemerintah maupun DPR. Buruh, sebagai kelompok yang berhubungan langsung dengan kebijakan itu, harusnya dilibatkan sejak awal.
 
Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Ida Fauziyah setidaknya memberi kepastian soal pesangon. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, tegas Ida, justru menjamin karyawan yang kehilangan pekerjaan.
 
"Prinsipnya tidak benar kita menghapus pesangon. Ada jaminan kehilangan pekerjaan," kata Ida di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Februari 2020.
 
Kisruh Pembahasan RUU Cipta Kerja yang Dianggap Misterius
Menaker Ida Fauziyah/Medcom.id/A Rofahan
 
Wakil Ketua Badan Legislasi dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya pun memastikan pihaknya menjalankan fungsi menjembatani aspirasi semua pihak. Willy menyebut visi dan kepentingan investor, pengusaha, dan pekerja harus dipertemukan dan diselaraskan secara seimbang. Dia mengajak semua pihak berkepentingan mempersiapkan catatan kritis dan masukan.
 
"NasDem akan sangat terbuka menerimanya untuk disuarakan di dalam pembahasan nanti. Silakan semuanya berhubungan dengan anggota Fraksi Partai NasDem di pusat dan di daerah untuk mengawal ini. Kami sangat siap untuk mengawal suara Anda," kata Willy di Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020.
 

 

(OJE)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif