Komisioner Komnas HAM RI Choirul Anam (tengah) Komisioner Komnas HAM RI Choirul Anam (tengah). Foto: Pius Erlangga/MI
Komisioner Komnas HAM RI Choirul Anam (tengah) Komisioner Komnas HAM RI Choirul Anam (tengah). Foto: Pius Erlangga/MI

Draf Omnibus Law Dibuka Setelah Masuk DPR Dinilai Tidak Rasional

Nasional Omnibus Law
Andhika Prasetyo • 02 Februari 2020 19:56
Jakarta:Komnas HAM menyayangkan sikap pemerintah yang ogah memublikasikan draf RUU Omnibus Law sebelum sampai pada tahap pembahasan bersama DPR. Sikap tersebut dinilai tidak rasional dan menutupi proses yang sudah berjalan.
 
Publik seharusnya diberikan akses untuk mengetahui poin-poin dalam draf Omnibus Law.Dengan begitu, proses pembuatan regulasi berjalan transparan dan akuntabel.
 
"Kalau argumentasinya bahwa ini masih draf dan nanti baru akan dibuka di DPR, menurut saya itu tidak akuntabel prosesnya. Ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak," ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam kepada wartawan, Minggu, 2 Februari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Anam mengatakan jika sejak awal proses penyusunan regulasi dilaksanakan terbuka dan partisipatif, hasil akhir di DPR pasti akan bagus. "Tapi kalau sejak awal sudah tertutup dan akuntabilitasnya tidak ada, ya akan susah prosesnya," ucap dia.
 
Menurut dia, tata kelola negara seharusnya dilakukan bersama-sama sehingga tidak menciptakan pelanggaran terhadap konstitusi. "Dalam konteks negara kita yang diatur dalam konstitusi ada asas keterbukaan dan partisipasi. Jadi apa yang terjadi saat ini pelanggaran serius terhadap konstitusi," pungkas dia.
 
Pemerintah sudah rampung menyusun draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Draf Omnibus Law tersebut bakal disetor ke DPR pada Senin, 3 Februari 2020.
 
RUU Cipta Lapangan Kerja terdiri atas 11 klaster, antara lain penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah serta Kawasan ekonomi.
 
Isu besar di Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini ada di klaster pertama yaitu Penyederhaan Perizinan Berusaha. Klaster ini terbagi atas 18 sub klaster, yakni Lokasi, Lingkungan, Bangunan Gedung, Sektor Pertanian, Sektor Kehutanan, Sektor Kelautan Perikanan, Sektor ESDM, Sektor Ketenaganukliran, Sektor Perindustrian, Sektor Perdagangan, Sektor Kesehatan Obat dan Makanan, Sektor Pariwisata, Sektor Pendidikan, Sektor Keagamaan, Sektor Perhubungan, Sektor PUPR, Sektor Pos dan Telekomunikasi, Sektor Pertahanan dan Keamanan.
 

 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif