Sekjen PPP Arsul Sani. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah
Sekjen PPP Arsul Sani. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah

PPP Tak Menentang RUU KKR

Nasional pelanggaran ham
Nur Azizah • 11 Desember 2019 12:28
Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak masalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Namun, RUU KKR tak boleh luput dari kritik.
 
"Kami di PPP, biarkan ini menggelinding, kita tidak menentang tapi kita kritisi nanti, supaya UU ini tepat guna dan tepat sasaran," kata Sekjen PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2019.
 
Ia berharap RUU ini segera disahkan. RUU inisiasi Presiden Joko Widodo itu diperlukan untuk menyelesaikan masalah hak asasi manusia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Arsul mengatakan masalah HAM sangat menyangkut pada kepentingan masyarakat, khususnya para korban. Sehingga, suara mereka juga harus didengarkan.
 
"Tidak hanya mendengar dari LSM saja, tetapi juga mendengar korban," ujar dia.
 
Kendala RUU KKR
 
Arsul sangsi RUU KKR menjadi penyelesai masalah HAM. Ia pun mempertanyakan jalur yang akan ditempuh untuk menyelesaikan kasus ini.
 
"Kalau kita paksakan dengan proses peradilan, sementara kasusnya sudah lama, dan kemudian itu pelaku bebas, nanti ada tuduhan baru yang menyebut pengadilan di Indonesia tidak pro dengan penuntasan pelanggaran HAM dan lain sebagainya misalnya seperti itu," jelas Arsul.
 
Anggota Komisi III DPR ini mengatakan menghukum pelaku butuh alat bukti yang cukup dan hakim harus mempunyai keyakinan kuat.
 
"Karena itu kemudian sebagaimana juga di negara lain, dicari alternatif selain proses yudisial juga ada non-yudisial itu antara lain melalui KKR tadi, tapi kan dulu UU ini dibatalkan keseluruhannya oleh MK," pungkas dia.
 
Presiden Joko Widodo memastikan RUU KKR masuk Prolegnas 2020. Hal itu sebagai realisasi janji kampanye Jokowi.
 
"Dalam usulan pemerintah sudah ada RUU KKR yang menjadi salah satu prioritas untuk Prolegnas 2020," kata staf khusus presiden Dini Shanti Purwono di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Desember 2019.
 
Dini menjamin Presiden menyelesaikan masalah pelanggaran HAM. Pemerintah akan membahas RUU KKR dengan matang. Pemerintah tak ingin pembatalan undang-undang kembali terulang.
 
"Sebisa mungkin maksimal, sebelum prolegnas berikutnya. Jangan sampai enggak selesai, mudah-mudahan tahun depan lah," tuturnya.
 
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan Ham Mualimin Abdi menyebut RUU KKR sudah masuk prolegnas. Namun, hal tersebut masih berpotensi berubah mengingat pengesahan prolegnas di tangan DPR.
 
"Kan masih dibahas, nanti bisa berubah. Tapi yang pasti kelemahan-kelemahan yang ada di RUU KKR sebelumnya ya tidak dimasukan lagi," pungkasnya.
 
KKR pernah dibentuk dan diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2004. UU KKR dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada 2006. MK menilai UU KKR tak sejalan dengan UUD 1945 yang menjunjung tinggi prinsip hukum humaniter dan hukum HAM.
 
Berdasarkan laman dpr.go.id, RUU KKR sempat masuk prolegnas pada 2 Februari 2015. Bahkan, telah memasuki tahapan menunggu pengambilan keputusan menjadi UU oleh rapat paripurna.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif