Presiden Joko Widodo disambut warga begitu tiba di Kalimantan Barat, Kamis, 5 September 2019. Foto: Istimewa
Presiden Joko Widodo disambut warga begitu tiba di Kalimantan Barat, Kamis, 5 September 2019. Foto: Istimewa

Jokowi Sebar SK Redistribusi Tanah di Pontianak

Nasional reforma agraria
Damar Iradat • 05 September 2019 11:35
Jakarta: Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung surat keputusan (SK) redistribusi tanah objek reforma agraria (TORA) hutan kepada warga Pontianak, Kalimantan Barat. Sertifikat hak atas tanah pun disebarkan.
 
Jokowi bertolak ke Kalimantan Barat, Kamis, 5 September 2019. Rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 09.00 WIB.
 
Di Bandara Internasional Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Presiden disambut Gubernur Sutarmidji, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen Muhammad Nur Rahmad, dan Kapolda Kalimantan Barat Irjen Didi Haryono. Presiden dan rombongan langsung menuju Pontianak untuk memberikan SK tanah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sore harinya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan menuju Mako Lantamal XII Pontianak. Jokowi akan meninjau sejumlah proyek di sepanjang Sungai Kapuas.
 
Dalam kunjungan ini, Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Staf Khusus Adita Irawati, Komandan Paspampres Mayjen Maruli Simanjuntak, dan Plh Sekretaris Militer Presiden Brigjen Basuki Nugroho.
 
Pemerintah membagikan sebanyak 978.108 hektare (ha) lahan menganggur untuk rakyat. Ini dilakukan dalam rangka redistribusi lahan reforma agraria dalam program TORA dengan memanfaatkan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).
 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan HPK yang diserahkan ke warga berupa kawasan yang sudah tidak produktif. Indikasi paling umum untuk menunjukan lahan tidak produktif lagi adalah forest cover-nya di bawah 30 persen.
 
Sebanyak 1,2 juta ha dari penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH) dan 1,41 juta ha dari lahan hutan yang menganggur juga diberikan kepada masyarakat. Sebanyak 2,6 juta ha lahan ini harus didistribusikan terlebih dahulu sebelum disertifikasi pemerintah daerah dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif