PAN Sarankan Eks Napi Korupsi Berkarir di Luar Politik
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Hakam Nadja --Medcom.id/Intan Yunelia.
Jakarta: Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Hakam Nadja mendukung larangan mantan narapidana kasus korupsi maju di pemilihan legislatif. Menurutnya, mantan napi korupsi bisa berkarir di bidang selain politik. 

"Mantan koruptor sebaiknya berkarir di bidang yang lain, jadi tidak perlu mencaleg," ujar Hakam saat acara diskusi 'Narapidana Koruptor Jadi Calon Legislator' di Jalan Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 26 Mei 2018.

Menurut anggota komisi II DPR RI itu, larangan ini sebagai upaya antisipasi dini terjadinya perilaku koruptif para calon legislatif. Di sisi lain kredibilitas si calon pun bisa dijamin di mata masyarakat.  


"Peraturan ini menyangkut anggota legislatif bisa ditata lebih baik menghasilkan calon yang punya rekam jejak bagus. Dan dari sisi kredibilitas bisa di jamin dan harapan kita korupsi semakin terkikis," kata Hakam.

Baca: Larangan Eks Napi Jadi Caleg Harus Lewat UU

Perilaku koruptif para calon legislatif karena politik yang berbiaya besar saat mereka mencalonkan diri. Masalah krusialnya tentu politik uang. 

"Politik uang dan politik biaya tinggi yang dikeluarkan oleh para calon. Baik di legislatif dan ada pembinaan kepala daerah dan kepala desa ini," tutur Hakam.

Baca: Mendagri Sesalkan Eks Napi Koruptor tak Boleh Nyaleg

Ia berharap sistem kedepan diubah untuk menimalisasi beban biaya politik caleg. Sehingga, ketika mereka terpilih tidak berfikir membalikan modal, melainkan fokus mengambil untuk masyarakat. 

"Tidak perlu korupsi jadi betul-betul mengabdi kepada masyarakat demi kepentingan bersama," pungkasnya.

Dalam rancangan Peraturan KPU tentang pencalonan legislatif, KPU menambahkan pasal mengenai larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif. Pasal 8 huruf j rancangan PKPU menyatakan calon legislatif bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.




(YDH)