Independensi Bawaslu Dipertanyakan
Peneliti Formappi Lucius KArus (kanan)/MI
Jakarta: Peneliti Formappi Lucius Karus meragukan independensi Bawaslu sebagai pengawas pemilu. Bareskrim Polri menerbitkan surat perintah penghentian  penyidikan (SP3) pada 31 Mei 2018 atas dugaan kampanye di luar jadwal Partai Solidaritas Indonesian (PSI) yang dilaporkan Bawaslu.

"SP3 ini telah menelanjangi ketidakprofesionalan Bawaslu selaku pengawas Pemilu. Tak hanya tak profesional, bayang-bayang Bawaslu yang tidak independen juga terkuak," kata Licius melalui  keterangan tertulis, Minggu, 3 Juni 2018.

SP3 dari Bareskrim Polri merupakan awal buruk bagi Bawaslu yang memberikan garansi kualitas Pemilu Serentak 2019. Fakta itu justru menimbulkan kecemasan publik.


Bawaslu akan sulit mendapat kepercayaan publik atas segala keputusan mereka. "Ini sangat berbahaya mengingat kewenangan besar Bawaslu dalam menangani perkara-perkara administratif dan juga terkait money politics dalam penyelenggaraan pemilu," ucap dia.

Sebagai pengawas Pemilu, integritas dan profesionalitas menjadi kunci Bawaslu menjalankan tugas. Satu cacat sekecil akan sangat merusak integritas Bawaslu.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus menyaksi tegas Bawaslu. Setidaknya, sanksi bisa mengembalikan kewibawaan Bawaslu.

Tugas penting ada di DKPP. Sanksi sebatas menegur atau memberi administratif tak akan banyak mengubah sikap publik.

"Hanya sebuah ketegasan sikap DKPP yang bisa menyelematkan Bawaslu dari krisis kepercayaan atas keputusan-keputusan mereka. Dan ketegasan DKPP itu pula yang membuat Bawaslu tak mudah diombang-ambingkan oleh kepentingan politik yang ingin merusak kualitas Pemilu 2019," ucap Lucius.



(OJE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id