"Saya kira lebih cepat lebih baik. Tidak perlu menunggu 30 hari. Jika terlalu lama, potensi penolakan bisa semakin besar dan ini akan merepotkan kita semua," kata Sekretaris Dewan Pakar Partai NasDem, Hayono Isman, Senin, 19 Oktober 2020.
Menteri Pemuda dan Olahraga 1993-1998 ini menegaskan, pengesahan yang berlarut-larut hanya akan melahirkan berbagai spekulasi negatif. Selain itu, ia khawatir isu-isu liar yang berkembang di masyarakat, yang dipicu melalui media sosial, akan membesar dan sulit diatasi.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Pemberlakuan yang cepat dapat mengeleminasi beragam isu, hoaks, dan pendapat yang keliru mengenai maksud dan tujuan dari pembuatan omnibus law ini," kata dia.
Spekulasi yang dimaksud, ujar Hayono, adalah tuntutan agar pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU (perppu), tuntutan untuk membatalkan UU, hingga beragam protes yang keluar dari esensi yang termaktub dalam UU Cipta Kerja.
Fokus membuat aturan turunan
Hayono melanjutkan pemerintah sebaiknya lebih fokus untuk membuat aturan turunan UU sapu jagat itu. Mulai dari peraturan pemerintah hingga peraturan daerah turunannya.Pemerintah juga disarankan mengundang para tokoh dan elemen masyararakat untuk berdialog. Dialog penting dilakukan untuk meredam gejolak akibat ketidakpahaman akan UU ini.
"Dialog penting untuk meredakan ketegangan yang selama ini dipicu berbagai protes atas disahkannya UU ini," kata dia.
Sementara itu, kementerian yang terkait langsung dengan klaster-klaster dalam UU Cipta Kerja, harus segera melakukan komunikasi aktif dengan berbagai kalangan. "Jelaskan substansi dari UU yang mendapat sorotan, seperti soal ketenagakerjaan, bank tanah, perizinan, dan sebagainya."
Baca: Dewan Pakar Partai NasDem Gelar FGD Bahas UU Ciptaker
Dewan Pakar Partai NasDem menggelar focus group discussion (FGD) untuk membahas secara cermat UU Cipta Kerja. Hasil kajian bakal diserahkan kepada pemerintah sebagai masukan dalam membentuk peraturan pemerintah (PP) turunan.
“FGD ini merupakan respons DPP Partai NasDem yang menginginkan agar partai memberikan orientasi untuk meluruskan persepsi yang keliru di ruang publik,” kata Ketua Dewan Pakar Partai NasDem, Siti Nurbaya Bakar, Kamis, 15 Oktober 2020.
FGD Dewan Pakar Partai NasDem digelar selama satu pekan sejak Rabu, 14 Oktober 2020. Materi yang dibahas adalah klaster-klaster utama dalam UU Cipta Kerja, yakni ketenagakerjaan, bank tanah atau pertanahan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan Koperasi.
Klaster selanjutnya yang menjadi bahasan adalah klaster riset dan kemudahan berusaha, lingkungan hidup/analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), dan klaster kewenangan daerah/administrasi pemerintahan.
(UWA)
