Dana Kampanye di Luar Rekening Khusus Diteliti
Anggota Bawaslu Rahmat Bagja. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana
Jakarta: Penemuan Badan Pengawas Pemilu terkait dugaan sejumlah dana kampanye yang digunakan calon kepala daerah di luar rekening khusus belum mengarah ke tindakan pelanggaran.

"Sampai sekarang belum ada dugaan pelanggaran. Kemungkinan adalah belum dimasukkan ke rekening dananya, sehingga ada di luar rekening khusus kampanye," kata Anggota Bawaslu Rahmat Bagja, di gedung Bawaslu, Jalan M.H. Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Maret 2018.

Bagja mengatakan, terkait dana kampanye di luar rekening khusus masih diteliti. Sebab, pada awalnya, hal ini tidak dipermasalahkan.


"Ini sosialisasi, bentuk awal dari pemberlakuan rekening khusus kampanye ini. Jadi kami anggap ini belum melanggar," ungkap Bagja.

Baca: Bawaslu Belum Terima Laporan PPATK

Bagja menegaskan, dana itu secepatnya harus dimasukan ke rekening khusus.  Dengan begitu, Bawaslu bisa mendeteksi aliran dana tersebut.

"Pasangan calon dapat dana dari mana dan dihabiskan berapa, apakah ada di rekening atau di luar, itu akan kami deteksi," terang Bagja. 

Sebelumnya, Bawaslu menyampaikan temuannya terkait dugaan dana kampanye di luar rekening khusus. Temuan tersebut muncul dari adanya selisih jumlah penerimaan dengan pengeluaran dana kampanye tidak sesuai dengan jumlah rekening khusus dana kampanye.

Baca: Bawaslu Awasi Ketat Dana Kampanye

"Ini ada laporan dana kampanye yang tidak akuntabel. Sumbangan dalam bentuk tidak melalui rekening khusus dana kampanye. Ini yang di luar rekening. Seharusnya dana kampanye harus masuk dalam laporan awal dana kampanye (LADK) dalam rekening yang sudah disediakan," ungkap Bagja.

Bagja mengatakan, berdasarkan LADK yang diterima Bawaslu, penerimaan dana awal kampanye tercatat sebesar Rp 34.401.328.511 yang berada di rekening paslon bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota 2018. Sedangkan awal dana kampanye gubernur mencapai Rp 40.483.680.666.



(DMR)