DPR Minta Surat Palsu Pemanggilan Kapolri Diusut

Whisnu Mardiansyah 26 Oktober 2018 18:03 WIB
Buku Merah KPK
DPR Minta Surat Palsu Pemanggilan Kapolri Diusut
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Foto: MI/Susanto
Jakarta: Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta penyebar berita hoaks surat pemanggilan Kapolri Jenderal Tito Karnavian oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diusut tuntas. Surat hoaks ini menimbulkan kegaduhan di antara dua institusi penegak hukum. 

"Saya minta atau kita dorong kepolisian untuk usut tuntas bersama KPK," kata Bamsoet di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 26 Oktober 2018. 

Menurut Bamsoet, ada pihak-pihak yang sengaja memperkeruh suasana di tengah suasana tahun politik. Dia menduga ada kaitan antara surat palsu itu dengan polemik pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid yang belakangan disebut polisi sebagai bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).


"Teori konspirasi itu membuat suasana panas, bendera muncul kemudian hoax panggilan ini berkaitan. Jadi saya meyakini (soal surat palsu) bukan perbuatan orang iseng, tapi orang yang memiliki tujuan dan risikonya sudah dihitung," jelasnya.

Sebelumnya KPK juga membantah soal foto surat pemanggilan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian. KPK tidak pernah membuat surat pemanggilan kepada Tito. "Surat itu tidak benar," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada Medcom.id.

Baca: Polri Buru Pembuat Surat Palsu Pemanggilan Kapolri

Dalam surat tersebut, dituliskan bahwa Kapolri akan diperiksa oleh KPK pada Jumat, 2 November 2018. Pemeriksaan itu terkait tindak pidana suap oleh petinggi CV Sumber Laut Perkasa.

Surat pemanggilan palsu itu telah mencantumkan nomor surat mengatasnamakan KPK, yakni Nomor Spgl/5511/Dik.01.00/40/10/2018. Stempel KPK RI juga tertera dengan tandatangan Direktur Penyidikan KPK, Panca Putra S.



(DMR)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id