NEWSTICKER
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo (kiri). (Foto: MTVN/M Sholahadhin Azhar).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo (kiri). (Foto: MTVN/M Sholahadhin Azhar).

Selain Dana Bantuan, DPR Usulkan Dana Rutin

Nasional parpol
M Sholahadhin Azhar • 29 Agustus 2017 09:13
medcom.id, Jakarta: Dana bantuan partai politik (parpol) mengalami kenaikan menjadi Rp1.000 per suara. Negara bakal menggelontorkan dana sekira Rp13 miliar untuk keperluan ini.
 
"Kemarin masukan dari DPR, ada dua pola. Bantuan berdasarkan suara dan bantuan wajib," kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 28 Agustus 2017.
 
Bantuan berdasarkan suara adalah yang disepakati baru-baru ini, sementara bantuan wajib atau rutin, berbeda. Usulan ini dilontarkan DPR melalui badan anggaran (Banggar) saat bertemu Kementerian Keuangan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


(Baca juga: Kemenkeu Usulkan Dana Bantuan untuk Parpol Naik Sekitar 80%)
 
Mantan Sekjen PDI Perjuangan itu tak memahami detail usulan tersebut. Namun yang pasti, dana rutin tersebut untuk rekrutmen, kaderisasi dan pendidikan politik bagi anggotanya.
 
"Kemarin saya dengar mau mengusulkan dari DPR, di samping itu kan prestasi (per suara). Saya enggak tahu usulan DPR yang rutin seperti apa," kata Tjahjo.
 
Ia menambahkan terkait dana bantuan berdasarkan suara, menurutnya, itu adalah skema paling adil. Mengingat parpol tak bisa sesuka hati menentukan suara yang mereka dapat. Harus ada usaha berat dan kerja nyata supaya masyarakat memilih mereka.
 
Sesuai dengan upayanya, jika suara yang didapat banyak, maka parpol mendapat bantuan setara dengan itu. "Kalau per suara itu fair. Hasil pemilu, prestasi parpol. Kalau dia dapatnya besar ya besar (bantuannya)," pungkas Tjahjo.
 
(Baca juga: Dana Bantuan Parpol dari Waktu ke Waktu)
 
Untuk diketahui, tanggung jawab parpol tak hanya kaderisasi dan pendidikan politik saja atau menghasilkan pemimpin. Mereka juga disyaratkan memiliki kantor perwakilan di berbagai penjuru Tanah Air. Misalnya di tingkat Provinsi, parpol harus memiliki Kantor Dewan Pimpinan Daerah di tingkatan itu.
 
Tak hanya itu, di tingkat Kabupaten/Kota, partai juga harus punya kantor di sekitar 75 persen dari jumlah keseluruhan Kabupaten/Kota di seluruh daerah. Kemudian di tingkat Kecamatan juga harus menyediakan kantor partai minimal 50 persen di tingkat Kecamatan. Semua partai baik besar maupun kecil punya kewajiban serupa.
 

(HUS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif