Survei: Tingkat Kepercayaan kepada BUMN dan Swasta di Atas 70%

Jakarta: Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dinilai lebih rendah dibandingkan perusahaan BUMN dan pihak swasta. Tingkat kepercayaan kepada perusahaan swasta sekitar 76 persen, BUMN 73 persen, dan pemerintah hanya 67 persen. Hal itu terlihat dari survei yang dilakukan Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) dalam Perhumas indicators. Terdapat delapan indikator kepercayaan dan reputasi yang dinilai. Survei mencakup Performance Management Quality (PMQ), Environment, Social, and Governance (ESG), innovation, leadership, technology, people management, communication, serta crisis handling. "Dari segi PMQ bahwa persepsi dari seribu responden bahwa tingkat kepercayaan pemerintah dan lembaga ini cukup rendah dibandingkan tingkat kepercayaan pada BUMN dan pihak swasta," kata Koordinator Perhumas indicators Glory Oyong dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin, 18 September 2023. Hal itu dikarenakan penerapan yang belum cukup merata dari birokrasi berkepanjangan dalam lembaga pemerintahan. Pada indikator ESG, pemerintah dinilai cukup baik dengan berkolaborasi dengan lembaga lainnya, seperti BUMN maupun pihak swasta. Pada indikator inovasi, pemerintah dinilai kurang karena adanya birokrasi yang panjang dan berlapis. Namun, responden menilai pemerintah sudah memiliki kesadaran untuk menghasilkan inovasi dan kolaborasi yang progresif terutama di sektor digital menghadpi tantangan saat ini. "Segi inovasi sudah digalakkan untuk meningkatkan reputasi pemerintahan dan kementerian lembaga. Sejalan dengan fokus pemerintah untuk mendukung kemandirian industri yang juga diharapkan mempererat ekosistem dan inovasi," ujar dia.   Indikator leadership, responden menilai ada dilema dalam sisi peran kepemimpinan. Mengingat, ada isu persoalan hukum yang menyangkut peran kepemerintahan dan BUMN.  Pada indikator teknologi, pemerintah mendapatkan momentum ketika terjadi pandemi covid-19 dengan meluncurkan aplikasi Pedulilindungi yang mendapat kepercayaan publik cukup kuat. Namun, kasus kebocoran data menjadi faktor kurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. "Pada indikator people management tingkat kepercayaan pemerintah dan lembaga cukup tinggi karena adanya peran pemerintah dalam meningkatkan startup atau perkembangan yang lebih maju dalam lebih transparan. Indikator communication bahwa transparansi komunikasi pada pubik memiliki regulasi yang jelas," ungkapnya. Indikator terakhir yakni crisis handling. Pemerintah atau lembaga negara kurang baik dalam menangani apabila terjadi kasus. Yang dinilai lebih baik dalam menangani krisis adalah sektor swasta maupun BUMN. Ketua Perhumas Boy Kelana Soebroto mengatakan hasil tes tingkat kepercayaan pada pemerintah, BUMN, dan pihak swasta secara umum tidak signifikan berbeda. "Salah satu faktor yang kuat di pemerintah yakni kepemimpinan (leadership) yang memberikan pengaruh signifikan hingga berujung pada tingkat kepercayaan pada pemerintah," ujar Boy.