Pengamat: Definisi Terorisme tak Bisa Dimasukkan Dipenjelasan

Whisnu Mardiansyah 24 Mei 2018 13:26 WIB
revisi uu terorisme
Pengamat: Definisi Terorisme tak Bisa Dimasukkan Dipenjelasan
Gedung MPR DPR. Medcom.id/Gregorius Yohandi.
Jakarta: Pengamat Hukum Tata Negara Irman Putera Sidin mengatakan frasa motif ideologi dan politik dalam definisi terorisme merupakan bagian dari norma hukum. Dari itu norma hukum tak bisa hanya dimasukkan di bab penjelasan.
 
"Jadi kalau misalnya itu dimasukkan dipenjelasan itu bisa menimbulkan norma yang batang tubuhnya itu inkonsistusinal. Karena ada norma baru, ditambahkan," kata Irman kepada Medcom.id, Kamis 24 Maret 2018.
 
Menurut Irman, keinginan pemerintah meletakkan frasa motif politik dan ideologi di bab penjelasan sangat kontradiktif. Hal ini justru melemahkan pasal definisi terorisme itu tersendiri.
 
"Kalau dia dimasukkan di batang tubuhnya maka itu sudah klop," katanya.
 
Menurut Irman, motif politik dan ideologi salah satu unsur hukum dalam penetapan seseorang sebagai teroris. Unsur hukum tidak bisa dipisahkan apalagi hanya disimpan di bab penjelasan.
 
"Bisa mengakibatkan ketidakpastian norma dan kekacauan norma. Sehingga produk DPR dan pemerintah itu bisa dikatakan lemah di MK nanti," kata dia.
 
Sebelumnya, delapan fraksi menyepakati jika definisi terorisme ditambahkan dengan kata motif ideologi, atau politik atau gangguan keamanan. Mereka adalah NasDem, Hanura, PKS, Gerindra, PAN, Demokrat, dan Golkar.
 
"Kami cenderung dengan keamanan bersifat umum. Supaya beda dengan pidana umum. Misalnya untuk negara, bangsa dan tumpah darah Indonesia. Cukup keamanan saja," kata anggota Pansus RUU Terorisme dari Fraksi PKS, TB Soenmandjaja dalam rapat dengan pemerintah di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 23 Mei 2018.
 
Dalam rapat ini, pemerintah menghadirkan dua pilihan definisi. Pertama yaitu terorisme tanpa menyertakan motif ideologi, atau politik atau gangguan keamanan.

Baca: Pemerintah dan DPR Finalisasi RUU Terorisme

Sehingga, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang adapat menimbulkan korban, yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional.
 
Sementara definisi kedua yaitu ada penambahan motif ideologi, atau politik atau gangguan keamanan dari definisi pertama.
 
Dua alternatif definisi tersebut selanjutnya akan dibahas dalam rapat kerja Pansus Terorisme dengan Menteri Hukum dan HAM, pada Kamis, 24 Mei.






(FZN)