TKI Diminta tak Dijadikan `Kambing Hitam`
Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning. Foto: Antara/Andika Wahyu
Jakarta: Pemerintah diminta tidak menjadikan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bermasalah sebagai kambing hitam. Sebab, para TKI ilegal bisa lolos ke luar negeri karena lemahnya pengawasan.
 
Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning mengatakan, tindakan kekerasan bukan hanya menimpa Adelina Lisao, TKI yang meninggal di Malaysia.
 
"Artinya negara harus hadir, persoalan TKI ini masih jalan di tempat," kata Ribka Tjiptaning di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2018.
 
Ribka mengatakan, kekerasan terhadap TKI berulang lantaran lemahnya pengawasan pemerintah.  Padahal, UUD menegaskan hak setiap warga negara untuk memiliki kerja dengan aman dan nyaman.

Baca: TKI, Nestapa Menjaga Harapan
 
"Bukan dibiarkan sampai akhirnya diperkosa, dipukuli dan dibunuh," ungkap Politikus PDI Perjuangan ini.
 
Dia tak sepakat pemerintah menyalahkan TKI yang menjadi korban lantaran pergi melalui jalur ilegal.  Padahal, menjadi TKI merupakan pilihan yang berat dengan kebutuhan kerja yang mendesak.
 
"Saya bilang, orang lapar harus makan sama seperti pekerjaan, persoalannya untuk kerja mesti aman dan nyaman itu amanat konstitusi," katanya.
 
Jalur legal maupun ilegal mestinya diantisipasi pemerintah dengan menyiapkan infrastruktur bagi TKI. Pemerintah mesti memiliki kontrol penuh untuk seluruh warga negara yang hendak bekerja di luar negeri tanpa mempersulit proses administrasi.
 
"Disiapkan dulu infrastrukturnya, misalnya perlindungannya sudah yakin benar. Jangan nanti ada apa-apa (kasus) lalu kebakaran jenggot," kata dia.





(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id