Politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan. Foto: Damar Iradat/Medcom.id
Politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan. Foto: Damar Iradat/Medcom.id

Komisi III Pertimbangkan Amnesti Baiq Nuril

Nasional pelecehan seksual
Whisnu Mardiansyah • 09 Juli 2019 12:31
Jakarta: Komisi III DPR akan mempertimbangkan amnesti (pengampunan) yang diajukan oleh terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Baiq Nuril. Proses hukum dari putusan pengadilan tingkat pertama hingga kasasi akan menjadi bahan pertimbangan Komisi III.
 
"Kita lihat lagi instrumennya apa amnesti tepat atau tidak dan apakah membutuhkan pertimbangan dari DPR, intinya kita semua memahami situasi kebatinan yang terjadi," kata anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2019.
 
Menurut dia, Presiden Joko Widodo harus cermat dalam memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. Jangan sampai ada anggapan Mahkamah Agung (MA) keliru karena mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan membatalkan putusan bebas Baiq Nuril oleh Pengadilan Negeri Mataram.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Baik untuk Ibu Baiq Nuril, baik untuk Mahkamah Agung. Karena kita yakin MA sebagai benteng pertahanan terakhir saya meyakini putusannya arif secara bijaksana," ucap Arteria.
 
Masalah ini, lanjut dia, juga sudah dibahas oleh lintas komisi di DPR. Ia berharap semua fraksi satu suara untuk amnesti kepada Baiq Nuril. Dengan tanpa mendiskreditkan putusan dari MA.
 
"Ibu Baiq Nuril mendapat keadilan sesuai yang diharapkan kemudian teman-teman, di MA tetap dijaga muruahnya karena beliau punya pertimbangan hukum, yang demi hukum dikerjakan," jelas Arteria.
 
MA sebelumnya menolak permohonan peninjauan kembali (PK) mantan guru honorer SMAN 7 Mataram Baiq Nuril Maknun atas kasus pelanggaran UU ITE. Presiden Joko Widodo mempersilakan Baiq Nuril mengajukan amnesti.
 
"Boleh (mengajukan amnesti), secepatnya," kata Jokowi di Pangkalan Udara TNI AU Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Jumat, 5 Juli 2019.
 
Jokowi enggan mengomentari putusan yang dikeluarkan MA. Ia berharap Baiq Nuril segera mengajukan amnesti sehingga Kepala Negara bisa menggunakan kewenangannya.
 
Presiden juga akan berkonsultasi dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, dan Jaksa Agung M Prasetyo, terkait kasus ini. Presiden ketujuh Indonesia akan mencarikan solusi terbaik buat Baiq Nuril.
 
"Apakah amnesti atau yang lainnya. Tapi perhatian saya sejak awal kasus ini tidak berkurang. Tapi kita harus hormati keputusan yang sudah diambil MA, itu bukan pada wilayah eksekutif," pungkas Presiden.

 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif