Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggoro. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo
Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggoro. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo

UU Kementerian Negera Membelenggu Hak Prerogatif Presiden

Nasional undang-undang presiden jokowi
Kautsar Widya Prabowo • 04 September 2019 15:44
Jakarta: Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggoro, menilai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mengganjal hak prerogatif Presiden membentuk kabinet.Beberapa keputusan Presiden harus mendapatkan pertimbangan DPR.
 
"Kita lihat di Pasal 19 ayat 1 misalnya, dalam hal perubahan pembubaran kementerian, Presiden diharuskan meminta pertimbangan kepada DPR," ujar Bayu dalam konferensi pers nasional hukum tata negara, di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu, 4 September 2019.
 
Ia menyoroti frasa 'pertimbangan' yang berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi antara Presiden dan anggota parlemen. Padahal, pembentukan kabinet merupakan kewenangan Presiden berdasarkan sistem presidensial.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"UU itu kemudian menjadi seakan-akan melibatkan DPR dalam banyak hal penyusunan kabinet," papar dia.
 
Bayu menyebut DPR memiliki tugas dan fungsi sebagai penyusun regulasi, legislasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hingga anggaran pengawasan. Ia mendorong revisi UU Kementerian Negara.
 
"Pengurusan nomenklatur adalah urusan Presiden, ya harusnya UU kementerian itu dilakukan perubahan kedepannya," kata dia.
 
Bayu berharap ada UU yang mengatur secara khusus terkait penggunaan hak prerogatif. "UU kepresidenan kita nggak punya, tapi punya kementerian negara," tutur dia.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif