Sekjen PPP Arsul Sani. Foto: MI/Susanto
Sekjen PPP Arsul Sani. Foto: MI/Susanto

PPP Sepakat Pilkada Langsung Dikaji Ulang

Nasional pemilu
Nur Azizah • 08 November 2019 10:54
Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani sepakat sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dikaji ulang. Sistem pemilihan yang paling cocok diterapkan di Tanah Air harus terus dicari.
 
"Sudah saatnya ada penelitian empiris tentang manfaat dan mudaratnya pilkada langsung sebelum pemerintah dan DPR sebagai pembentuk UU (undang-undang) mengambil langkah," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat, 8 November 2019.
 
Wakil Ketua MPR itu menjelaskan tidak semua pilkada harus dijalankan dengan sistem langsung. Pemilihan umum (pemilu) semacam ini lebih cocok dijalankan dalam pergantian bupati dan wali kota.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Karena otonomi daerah yang dianut pemerintahan kita titik beratnya pada kabupaten, kota, bukan provinsi. Bahkan kepala daerah tingkat provinsi yaitu gubernur merupakan kepanjangan pemerintah pusat daripada representasi rakyat langsung," ungkap dia.
 
Mendagri minta pengkajian ulang
 
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta sistem pemilu dikaji ulang. Tito menilai sistem pemilu saat ini berpotensi menimbulkan korupsi.
 
"Lakukan riset akademik tentang dampak negatif dan positif pemilihan langsung," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 6 November 2019.
 
Tito menyebut salah satu sisi negatif sistem pemilu saat ini ialah tingginya biaya politik. Hal itu berdampak pada niat kepala daerah setelah terpilih.
 
"Tidak punya Rp30 miliar mau jadi bupati? Mana berani dia?" ujar eks Kapolri itu.
 
Dia pun tidak terkejut kepala daerah terus terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Pasalnya, korupsi menjadi jalan pintas untuk menutup tingginya biaya pemilu.
 
Tito mencontohkan kepala daerah mengeluarkan biaya Rp30 miliar buat pilkada. Sementara itu, total pendapatan per bulan Rp200 juta.
 
"Lima tahun menjabat hasilnya Rp12 miliar, mau rugi tidak? Apa benar ingin mengabdi pada nusa dan bangsa, terus rugi? Omong kosong kalau pendapat saya," ujar dia.
 
Namun, dia menyebut hal itu baru perhitungan kasar. Tito ingin menerima data berdasarkan riset akademik.
 
Dia memastikan Kemendagri siap mendukung pelaksanaan riset. Dia mengajak institusi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) menggelar kajian.
 
Tito tidak keberatan bila hasil riset merekomendasikan sistem pemilu tak berubah. Dia bakal mencari cara agar dampak negatif sistem pemilu berkurang.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif