Ilustrasi. Medcom.id/Mohammad Rizal.
Ilustrasi. Medcom.id/Mohammad Rizal.

RUU Perlindungan Data Pribadi Didesak Segera Disahkan

Nasional kominfo undang-undang
Arga sumantri • 02 Agustus 2019 13:13
Jakarta: Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi mendesak Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi segera disahkan. Hal ini menyusul banyaknya kasus penyalahgunaan data pribadi milik masyarakat.
 
Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Wahyudi Djafar menyebut desakan didasari situasi perlindungan data pribadi yang dinilai sangat longgar. Pemberian akses sejumlah item data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada lembaga swasta berpotensi melanggar privasi warga sebagai pemilik data.
 
"Pemerintah dan DPR harus mempercepat proses pembahasan dan pengesahan RUU perlindungan data pribadi," kata Wahyudi dalam diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Agustus 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Wahyudi percepatan RUU diperlukan mengingat besarnya potensi penyalahgunaan data pribadi. Sejauh ini, kata dia, tidak ada rujukan perlindungan hukum yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum.
 
Baca juga:Kehadiran UU Perlindungan Data Pribadi Mendesak
 
Lebih lanjut ia menjelaskan UU Administrasi Kependudukan memiliki ketidakjelasan definisi dan cakupan ruang lingkup data pribadi. Aturan yang masih menjadi panduan pengelolaan data kependudukan ini mengakibatkan rentannya posisi pemilik data.
 
"Aturan ini juga tidak secara jelas mengatur hak-hak dari pemilik data, sekaligus alasan hukum untuk memproses data pribadi, yang merujuk pada prinsip perlindungan data," jelasnya.
 
Wahyudi mengatakan definisi dan ruang lingkup data pribadi dalam UU Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tidak menjawab kebutuhan kehidupan digital saat ini. Misalnya, Pasal 1 angka 22 juncto Pasal 48 ayat 1 UU Administrasi Kependudukan menjelaskan definisi data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
 
Namun, kata dia, istilah data perseorangan tertentu ini tidak mencakup tanggal lahir, alamat, nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama dan NIK orang tua yang seharusnya dilindungi kerahasiaannya. Padahal, dalam perkembangannya, definisi data pribadi mencakup setiap data dan informasi yang sendiri-sendiri dan dikombinasikan, dapat mengidentifikasi atau mengenali individu, baik secara langsung atau tidak langsung.
 
Baca juga:Bamsoet Dorong RUU Data Pribadi
 
"Kondisi ini menimbulkan sejumlah permasalahan dalam menjamin perlindungannya, salah satunya ketika data perseorangan tersebut masih digunakan dalam proses validasi perbankan," bebernya.
 
Sebelum adanya UU Perlindungan Data Pribadi, Kemendagri dinilai perlu juga menyiapkan kebijakan internal yang setara. Hal ini guna mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Dengan begitu, ada regulasi yang mengatur kewajiban pengendali dan prosesor data, serta hak pemilik data.
 
"Aturan ini penting untuk memastikan kejelasan mekanisme aduan jika ada dugaan kebocoran dan penyalahgunaan, termasuk pemulihannya," ungkapnya.
 
Pemerintah juga dipandang perlu memperkuat keamanan sistem basis data kependudukan. Termasuk, dengan menerapkan klausul privacy by design dan privacy by default, untuk meminimalisasi akses dan potensi penyalahgunaan data.
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif