Ojek online. Ilustrasi: Medcom.id/Rakhmat Riyandi.
Ojek online. Ilustrasi: Medcom.id/Rakhmat Riyandi.

Kemenhub Diminta Tak Gampang Ubah Kebijakan

Nasional ojek online
Theofilus Ifan Sucipto • 13 Juni 2019 09:36
Jakarta: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta meninjau ulang rencana penyetopan promo dan diskon tarif ojek daring (ojol). Jika mereka salah langkah, dampaknya akan luas.
 
“Kemenhub jangan mudah mengubah-ubah kebijakan karena pemerintah akan terkesan plinplan,” kata pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan kepada Medcom.id, Rabu, 12 Juni 2019.
 
Dia mengatakan penyetopan promo dan diskon tarif ojol akan kembali mengubah besaran tarif. Padahal, tarif baru ojol belum lama diterapkan, tepatnya pada Rabu, 1 Mei 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“(Penerapannya) baru sebulan lebih. Citra pemerintah bisa rusak di mata publik padahal (citra) sudah susah payah dibangun,” ujar dia.
 
Azas mengusulkan kebijakan penyetopan promo dan diskon tarif ojol diimbangi dengan kebijakan besaran potongan komisi pengembang aplikasi. Saat ini, jelas dia, pengembang aplikasi mengambil keuntungan 15 hingga 20 persen per order.
 
Menurut Azas, keuntungan pengembang aplikasi belum jelas komponennya. Hal ini, lanjut dia, berbeda dengan komponen keuntungan pengemudi ojol yang dialokasikan untuk bensin dan perawatan motor.
 
“Jangan cuma mengatur diskon dan potongan promo, tapi juga penetapan besaran komisi aplikator supaya lebih adil,” tutur dia.
 
Dia memprediksi jika promo dan diskon tarif ojol benar-benar dihapuskan, hal itu bakal berdampak panjang. Pengguna akan berpikir ulang menggunakan jasa ojol. Artinya, pendapatan pengemudi turut berkurang dan memengaruhi pendapatan aplikator.
 
Kemenhub bakal melarang pengembang aplikasi ojek daring memberikan tarif promo secara beruntun. Rencana ini telah dimasukan dalam draf revisi Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.
 
Baca: Kemenhub Diminta Tak Campuri Urusan Promo Ojol
 
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan pihaknya telah mengkaji regulasi ini. Survei telah dilakukan melalui lembaga internal dan lembaga independen.
 
"Diskon memungkinkan dimasukkan tapi ada batas waktu dan besarannya, tidak seperti sekarang sampai Rp0 atau Rp1 berturut-turut," kata Budi ditemui di kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Mei 2019.
 
Menurut Budi, tarif diskon maupun promo ojek daring akan dibatasi agar tetap berada pada mekanisme persaingan usaha yang sehat. Pemantauan hingga sanksi tegas juga akan dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif