Jubir DPP PSI Dini Purwono. Foto: Medcom.id/Deny Irwanto
Jubir DPP PSI Dini Purwono. Foto: Medcom.id/Deny Irwanto

PSI Tak Ingin RKUHP Mengadopsi Hukum Adat

Nasional ruu kuhp
Fauzan Hilal • 13 September 2019 14:00
Jakarta: Partai Solidaritas menolak Revisi KUHP Pasal 2. Pasal itu dinilai berpotensi menjadi sumber disintegrasi dan diskriminasi terhadap perempuan.
 
Pasa itu berbunyi 'ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 (Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini.'
 
Jubir DPP PSI Dini Purwono mengatakan, PSI sudah melakukan diskusi dan kajian mendalam mengenai RKUHP yang dinilainya terburu-buru untuk disahkan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"RKUHP akan menjadi sumber disintegrasi jika ketentuan Living Law atau Hukum Adat di Pasal 2 diberlakukan. Bunyi pasalnya sebagai berikut,"kata Dini, Jumat 13 September 2019.
 
Menurutnya, ribuan peraturan daerah akan lahir dengan mengacu RKUHP tersebut. Selain itu, kata Dini, ribuan suku dengan adat istiadat berbeda akan membuat hukum adatnya sendiri-sendiri.
 
"Belum lagi kekacauan hukum yang akan timbul akibat institusi penegak dan pengadilan hukum adat tidak pernah dikenal dalam hukum acara moderen," ujarnya.
 
Dini menyebut aturan ituberpotensi membuat masyarakat mayoritas memaksakan nilai-nilai kepada masyarakat minoritas. "PSI menganggap ini sangat berpotensi memecah belah kesatuan Bangsa Indonesia, Indonesia bisa pecah," katanya.
 
Menurut Dini, hukum adat sudah tidak mungkin diadopsi sebagai hukum nasional. Dia menyebut Dirjen HAM Kemenkumham Harkristuti Harkrisnowo pernah menyatakan hukum adat di Indonesia banyak yang melanggar HAM.
 
"Hampir seluruh hukum adat pasti mendiskriminasi kelompok perempuan. PSI jelas menolak keberadaan Pasal 2 tentang living law tersebut. Demi keutuhan NKRI kita tolak RKUHP itu," katanya.
 

(FZN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif