Airlangga Hartarto berfoto bersama kader Partai Golkar usai kembali terpilih sebagai Ketua Umum Golkar. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah
Airlangga Hartarto berfoto bersama kader Partai Golkar usai kembali terpilih sebagai Ketua Umum Golkar. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah

Airlangga Kembali Pimpin Golkar

Nasional munas golkar
Whisnu Mardiansyah • 05 Desember 2019 00:02
Jakarta: Rapat paripurna keempat Musyawarah Nasional (Munas) X Partai Golkar secara resmi kembali menetapkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024. Airlangga menjadi satu-satunya calon berdasarkan hasil rekomendasi pandangan umum pemilik suara sah.
 
Penetapan jabatan ketua umum mendengarkan hasil pandangan umum dari 34 DPD, ormas, dan organisasi sayap, serta dari Dewan Pembina, Pakar, dan Kehormatan. Seluruh pemilik hak suara menerima laporan pertanggungjawaban kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2014-2019.
 
Dari seluruh pandangan unum, yang bersisikan 558 pemegang hak suara, satu suara mendukung sebagai calon ketua umum. Agenda Munas pun dipersingkat selanjutnya dengan penetapan Calon Ketua Umum Golkar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dikarenakan hanya ada calon tunggal, pimpinan sidang Aziz Syamsuddin meminta kepada seluruh peserta Munas segera menetapka Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar Periode 2019-2024.
 
"Sepakatkah dalam forum Munas X ini untuk mempersingkat dan kami tetapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar periode 2019-2024, setuju?" tanya Aziz di ballroom hotel Ritz-Carlton, Jakarta, Rabu, 4 Desember 2019.
 
Sekretaris Sidang Muhammad Sarmudji lantas membacakan surat keputusan penetapan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
 
"Mengangkat dan mengesahkan saudara insinyur Airlangga Hartarto sebagai ketua umum DPP Partai Golkar masa bakti 2019-2024," ucap Sarmuji.
 
Airlangga pun selanjutnya ditetapkan sebagai formatur tunggal. Formatur akan diserahkan ke sidang komisi yang akan berlangsung Kamis 5 Desember 2019. Adapun, Airlangga memiliki waktu 60 hari selambat-lambatnya untuk membuat formatur tersebut.
 
"Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2019," pungkasnya.
 

 

(DMR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif