Eks Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla
Eks Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik. Foto: Medcom.id/Faisal Abdalla

Setneg Proses Surat Pembatalan Pemberhentian Evi Novida

Nasional kpu
Theofilus Ifan Sucipto • 29 Juli 2020 11:17
Jakarta: Surat permintaan pengembalian jabatan Evi Novida Ginting sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) diterima Sekretariat Negara (Setneg). Surat itu sudah diteruskan kepada Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Negara Lydia Silvanna Djaman.
 
“Surat sudah diterima,” kata juru bicara presiden bidang hukum Dini Purwono saat dikonfirmasi, Rabu, 29 Juli 2020.
 
Meski begitu, menurut dia, Presiden Joko Widodo belum menentukan sikap terkait surat tersebut. Permintaan ini sedang didiskusikan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Masih dalam proses pembahasan,” ujar Dini.
 
Kuasa hukum mantan komisioner KPU Evi Novida Ginting, Hasan Lumbaraja, mengantarkan salinan putusan pengadilan terkait pembatalan pemberhentian tidak hormat Evi kepada Presiden. Pemberhentian Evi sejatinya berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
 
"Tujuannya agar menginformasikan kepada Presiden bahwa amar putusan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Jakarta dalam penundaan itu berlaku serta merta," kata Hasan di Jakarta Pusat, Selasa, 28 Juli 2020.
 
Hasan menyebut surat berlaku sejak putusan diucapkan. Putusan menetapkan pemberhentian Evi sebagai komisioner KPU dibatalkan.
 
Jokowi memberhentikan Evi secara tidak hormat. DKPP memutuskan Evi melanggar kode etik selaku penyelenggara pemilu terkait kasus penghitungan suara calon anggota legislatif Partai Gerindra di daerah pemilihan Kalimantan Barat VI.
 
Evi menggugat putusan itu ke PTUN Jakarta. Hakim mengabulkan gugatan Evi terhadap Keputusan Presiden (Keppres) 34/P Tahun 2020.
 
Baca: DPR Ingin Evi Kembali Menjadi Komisioner KPU
 
"Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor 34/P Tahun 2020 tanggal 23 Maret tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 atas nama Evi Novida Ginting Manik," dilansir laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN, Kamis, 23 Juli 2020.
 
Presiden Joko Widodo diwajibkan mencabut keppres pemberhentian Evi. Selain itu, Presiden harus membersihkan nama baik Evi yang tercoreng atas dugaan pelanggaran kode etik.
 

(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif