NEWSTICKER
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Foto: Medcom.id
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Foto: Medcom.id

Imbas Korona, Pemerintah Diminta Bantu Pekerja Harian Lepas

Nasional Virus Korona
Medcom • 23 Maret 2020 18:06
Jakarta: Pemerintah diminta segera mengeluarkan kebijakan yang membatu para pekerja lepas harian, khususnya sektor transportasi massal. Pasalnya, mereka paling terdampak dari penerapan social distancing di tengah wabah virus korona (covid-19).
 
"Sopir taksi, sopir ojek, sopir bus, sopir truk, dan sopir angkutan yang berstatus pegawai harian lepas tanpa pemberi kerja sebaiknya tetap diberi uang makan," kata Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun, di Jakarta, Minggu, 22 Maret 2020.
 
Legislator Partai Golkar itu mengatakan pemerintah bisa menggelontorkan bantuan langsung Rp 125 ribu per pekan, atau Rp500 ribu per bulan bagi pekerja harian lepas yang terkena imbas social distancing. "Ini sebagai bantalan uang makan mereka," imbuh dia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Misbakhun juga mendorong Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan kebijakan khusus untuk memperkuat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang harus mencicil kredit pemilikan rumah (KPR). Menurut dia, pandemi covid-19 berefek pada perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia.
 
Baca: Update 23 Maret 2020: Positif Covid-19 Jadi 579 Orang, 49 Meninggal
 
Misbakhun mengatakan beberapa negara sudah berupaya membantu rakyatnya menghadapi masalah ekonomi akibat covid-19. Dia mendorong pemerintahan Jokowi membantu MBR yang memiliki kewajiban cicilan KPR melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
 
Misbakhun menjelaskan pemerintah bisa membantu dengan menalangi masyarakat berpenghasilan rendah dalam mencicil KPR. Dia menyodorkan dua opsi pemberian talangan.
 
Pertama, menalangi sebagian dari cicilan KPR hingga tiga bulan. Opsi kedua adalah menalangi penuh cicilan KPR untuk satu bulan. "Misalnya, cicilan KPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan nilai rumah di bawah Rp400 juta, untuk tiga bulan dibayar 40 persen oleh negara, atau satu bulan penuh dibayar 100 persen oleh negara," kata dia.
 
Misbakhun meyakini kebijakan itu akan membuat masyarakat tetap memiliki bantalan sosial. Dia berharap konsumsi masyarakat juga tetap tumbuh. "Jadi roda perekonomian di tingkat bawah terus bergerak," kata dia.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif