Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani
Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani

Pemerintah Bentuk Tim Gabungan Mengawal Dana Desa

Nasional dana desa
Antara • 11 Februari 2020 05:58
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri akan membentuk tim gabungan untuk mengawasi dan melakukan pembinaan dana desa. Kemendagri ingin desa benar-benar memanfaatkan dana desa seperti yang diproyeksikan pemerintah.
 
"Kami nanti akan membentuk tim gabungan dan mendatangi kepala desa di 34 provinsi," kata Mendagri Tito Karnavian seperti melansir Antara, Senin, 9 Februari 2020.
 
Tito menuturkan dana desa diharapkan efektif membangun ketahanan ekonomi di tingkat bawah. Misalnya, membangun program padat karya yang berdampak langsung kepada masyarakat. Dana desa jangan sampai hanya disimpan dan tidak berdampak pada ketahanan desa.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami menjelaskan langkah-langkah apa yang perlu dikerjakan, program-program apa yang sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden (Joko Widodo), bagaimana pengawasannya agar jangan sampai salah," ucap Tito.
 
Pemerintah Bentuk Tim Gabungan Mengawal Dana Desa
Mendagri Tito Karnavian. Foto: Medcom/Cindy
 
Tito menekankan Presiden Jokowi telah memberi arahan agar dana desa sesegara mungkin ditransfer ke daerah. Kemendagri ditugaskan melakukan pembinaan dan pengawasan bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
 
"Nah untuk itu, dengan transfer pusat ke desa, ini akan memerlukan pembinaan dan pengawasan supaya tetap akuntabel, dalam konteks ini Kemendagri bekerja sama dengan Kementerian Desa," tutur Tito.
 
Kemendagri fokus mengawasi dan membina perangkat pemerintahan dan daerah. Sementara untuk programnya, ditentukan oleh Kemendes PDTT. "Kita akan membuat semacam tim bersama,” ucap Mendagri.
 
Tahun ini, penyaluran dana desa dilakukan dengan mekanisme penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Kemudian, dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan dalam tanggal dan waktu yang sama.
 
Dengan mekanisme transfer seperti itu, kata dia, diharapkan dana desa akan lebih cepat diterima oleh desa. Pengendapan di RKUD pun diharapkan tidak akan terjadi, serta tetap tercatat dalam APBD kabupaten/kota.
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif