Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Baleg Optimistis Omnibus Law Rampung Dibahas 100 Hari

Nasional Omnibus Law
Anggi Tondi Martaon • 12 Februari 2020 02:54
Jakarta: Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Baidowi optimistis pembahasan omnibus law bisa rampung dalam 100 hari. Tenggat dari Presiden Joko Widodo ini bisa tercapai asal ada komunikasi yang baik antara pemerintah dan DPR.
 
"Kalau fraksi diajak komunikasi dan nyambung satu sama lain, cepat," kata Baidowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Februari 2020.
 
Baidowi menilai pembahasan omnibus law bakal jalan di tempat bila komunikasi pemerintah dan DPR buruk. Terlebih, pendapat sesama anggota dewan juga masih terbelah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menilai pemerintah cukup menjelaskan tujuan omnibus law. Misalnya, soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja kepada pimpinan fraksi di DPR. Penjelasan akan diteruskan perwakilan fraksi yang ditugaskan.
 
"Apa yang dimaksud tidak merugikan pekerja itu, pengupahannya, jaminan sosialnya, uang pensiunya, kontrak kerja. Kan itu yang diatur. Kan presiden tidak mungkin membahas yang begitu. Presiden bersama pimpinan partai dan fraksi hanya pokok-pokok kebijakan yang harus diambil. Teknisnya di DPR," ungkap dia.
 
Berbagai penolakan yang disuarakan oleh sejumlah kelompok disebut tidak akan menghambat proses pembahasan. Nantinya, DPR akan mengajak seluruh pemangku kepentingan menyumbangkan pemikiran terkait pembahasan omnibus law.
 
"Nanti kami akan bersifat terbuka kepada kawan-kawan untuk menyampaikan masukannya terhadap apa yang diinginkan," kata dia.
 
Baleg Optimistis Omnibus Law Rampung Dibahas 100 Hari
Ilustrasi. Medcom/Ilham Pratama Putra
 
Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP itu mengakui tak semua masukan bisa diakomodasi. Namun, kata dia, DPR sebagai lembaga politik tentunya memiliki ruang kompromi untuk mengambil jalan tengah.
 
Dia pun mencontohkan pembahasan terkait poin kesejahteraan pekerja. Menurutnya, ada batasan yang harus dipahami oleh kelompok pekerja agar regulasi itu nantinya tidak berat sebelah, terutama memberatkan pihak korporasi.
 
"Salah satu alasan investor lari karena tidak ada kepastian, misalkan kepastian modal dalam hal ini upah kerja. Paling tidak, kalau pun harus ada perhatian kesejahteraan kan bisa diatur, kenaikan UMK tidak signifikan tapi aspek perlindungan sosial ditambah," papar dia.
 

 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif