Indonesia Dinilai Perlu Otoritas Penerjemah Pancasila

27 November 2018 10:45 WIB
pancasilapns
Indonesia Dinilai Perlu Otoritas Penerjemah Pancasila
Pendiri Mufakat Budaya Indonesia sekaligus Budayawan Radhar Panca Dahana. (Foto: Metro TV)
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan sekitar 19 persen aparatur sipil negara (ASN) antipancasila. Padahal Pancasila merupakan saripati nilai luhur bangsa Indonesia.

Pendiri Mufakat Budaya Indonesia Radhar Panca Dahana menilai Indonesia perlu memiliki otoritas yang mampu menerjemahkan Pancasila sesuai dengan karakter dan kepribadian bangsa. Menurut dia, Pancasila seperti tak memiliki acuan sehingga setiap orang merasa berhak menafsirkannya sendiri-sendiri.

"Selama ini belum ada interpretasi dari badan (pemerintah), yang terjadi adalah konflik di antara interpretasi itu. Semua menganggap dirinya pancasilais sehingga berhak mengubah negara," ujarnya dalam Metro Pagi Primetime, Selasa, 27 November 2018.


Radhar mengatakan Pancasila merupakan pokok dari seluruh ketentuan yang mengatur bangsa dan negara. Strukturnya yang kokoh seharusnya tidak bisa dirusak hanya karena setiap orang merasa memiliki kebenaran masing-masing atas Pancasila.

Setiap sila, kata Radhar, seperti petuah sakti namun karena tidak ada patokan yang menjadi pakem dari nilai-nilai di dalamnya, setiap orang merasa berhak menafsirkannya tak terkecuali para elite.

"Contoh orang-orang (elite) yang tidak melakukan persatuan, memecah belah, dan lain-lain menciptakan kekecewaan di tingkat masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpercayaan apakah benar ini Pancasila yang kita pegang bersama dan memiliki kesaktian yang sesungguhnya," kata dia.

Contoh lain menurut Radhar adalah soal ketuhanan. Bukan lagi rahasia banyak elite yang memiliki kecenderungan menafsirkan agama hanya untuk memuluskan kepentingan politik di belakangnya.

Padahal menafsirkan agama secara spesifik dalam hubungannya dengan politik bertentangan dengan tradisi spiritual bangsa yang berkaitan dengan makna Ketuhanan Yang Maha Esa. Semua orang mengakui Tuhan Maha Esa tapi penafsirannya cenderung berbeda.

"Jadi yang merusak pemahaman itu bukan sila pertamanya tapi bagaimana intervensi kepentingan politik, intervensi kepentingan ekonomi di baliknya. Memainkan agama sebagai senjata mewujudkan keperluan politik dan ekonomi mereka," ungkapnya.

Radhar mengungkapkan bukan tanpa sebab seseorang mudah menafsirkan Pancasila hanya berdasarkan keyakinannya. Satu di antaranya lantaran mereka tak memahami seperti apa bentuk Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Ambil contoh, lanjut Radhar, apakah orang-orang menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kesehariannya. Misal, saat makan, minum, atau bekerja. Mayoritas mereka akan mengatakan tidak.

"Karena mereka tidak mengerti, tidak ada otoritas yang memberikan acuan itu apalagi memberi contoh bagaimana hidup berpancasila sehari-hari," jelas Radhar.

Dalam pandangan Radhar, masyarakat tradisional zaman dulu cenderung lebih Pancasilais ketimbang cara hidup kaum urban atau metropolis. Masa kolonialisme terutama setelah era politik etis menjadi sebab masyarakat yang hidup saat ini lebih sulit untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Terlebih, dengan terjangan berbagai intervensi asing dan kebutuhan akan teknologi. 

"Karena itu harus ada semacam pengawal Pancasila, orang-orang yang menjaga nilai-nilai ini. Misalnya pemerintah atay elite militer, polisi, tapi kenyataannya banyak di antara mereka yang justru melakukan pelanggaran yang tidak pancasilais seperti korupsi," pungkasnya.





(MEL)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id