Ketua MPR Zulkifli Hasan bersama mahasiswa IPDN
Ketua MPR Zulkifli Hasan bersama mahasiswa IPDN

Soal GBHN, Ketua MPR: Semuanya Masih dalam Proses

Nasional mpr
Pelangi Karismakristi • 21 Mei 2016 16:11
medcom.id, Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terbuka kepada siapa saja yang ingin menyampaikan aspirasi. Di antaranya ada sebagian masyarakat yang ingin kembali pada UUD 1945.
 
"Tidak apa-apa, kita tampung. Boleh-boleh saja menyampaikan pendapat. Tapi ada juga yang ingin UUD NRI Tahun 1945 yang sekarang tetap dipertahankan karena masalahnya ada pada implementasinya," kata Ketua MPR Zulkifli Hasan pada saat audiensi bersama mahasiswa dan dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Jumat (20/5/2016).
 
Zulkifli menambahkan, dari mereka ada yang ingin kembali ke UUD 1945, ada juga yang ingin mempertahankan UUD NRI Tahun 1945, dan mereka yang ingin mengubah kembali UUD. Dari berbagai pendapat itu terdapat aspirasi yang sama, yaitu sama-sama menilai perlunya kembali GBHN.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


MPR merespons keinginan untuk menghidupkan kembali GBHN dengan melakukan tahapan-tahapan.
 
"Saat ini kita sedang mengumpulkan bahan-bahan melalui seminar, focus group discussion di berbagai perguruan tinggi. Setelah bahan terkumpul, baru dibahas dan diusulkan oleh sepertiga anggota MPR. Baru nanti ada sikap fraksi-fraksi, jadi prosesnya masih panjang," kata Zulkifli.
 
Namun bagaimana bentuk GBHN, Zulkifli mengaku belum tahu. Apakah MPR kembali seperti dulu, dirinya juga belum berani memastikan. Apakah ada mandataris, dia juga belum tahu karena prosesnya baru pengumpulan bahan.
 
"Namun GBHN tidak sekadar ekonomi, tetapi lebih komprehensif meliputi politik keamanan, sosial budaya, juga wawasan kebangsaan. GBHN yang sifatnya ideologis filosofis," tambah politisi PAN tersebut.
 
Menurut Zulkifli, semua bergantung pada kemauan anggota MPR. Ketua MPR tidak dalam posisi mengambil keputusan. Ketua MPR bukanlah eksekutif.
 
"Tapi semua fraksi atau partai politik kelihatannya sepakat tentang perlunya GBHN," katanya.
 

(ABE)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif