MGN Summit Indonesia 2021: Publick Heath-Vaccine What to Expect varian baru virus covid-19. (Foto: Ilustrasi/Unsplash.com)
MGN Summit Indonesia 2021: Publick Heath-Vaccine What to Expect varian baru virus covid-19. (Foto: Ilustrasi/Unsplash.com)

Waspadai Omicron, Kepala Daerah Dilarang Bepergian ke Luar Negeri

Nasional Virus Korona covid-19 pandemi covid-19 Kepala Daerah Omicron Varian Omicron
Indriyani Astuti • 19 Januari 2022 12:22
Jakarta: Kepala daerah diminta menaati larangan bepergian ke luar negeri. Pelarangan ini untuk menekan penyebaran kasus covid-19 varian Omicron yang meningkat.
 
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kemungkinan puncak kasus varian Omicron terjadi pada Februari 2022. Kasus Omicron diyakini mereda pada pekan kedua Maret 2022.
 
"Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) pada Minggu (16/1/2022) meminta agar seluruh masyarakat dapat membatasi diri bepergian ke luar negeri, termasuk pejabat pemerintah," kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro dikutip dari rilis Kemendagri, Rabu, 19 Januari 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menegaskan hanya kegiatan yang sangat bersifat esensial yang diperbolehkan melakukan perjalanan ke luar negeri. Kemendagri tidak memberikan izin kepada kepala daerah yang berpergian ke luar negeri.
 
"Sekarang menutup dulu izinnya," kata Suhajar.
 
Di lain sisi, Suhajar meminta agar kepala daerah dapat berkonsentrasi mengendalikan penyebaran virus covid-19 seperti menegakkan protokol kesehatan, mengakselerasi vaksinasi, dan memperketat kegiatan masyarakat. Dia juga meminta pemerintah daerah dapat memberikan imbauan kepada masyarakat, baik berupa Surat Edaran maupun bentuk lainnya.
 
"Walaupun mungkin di daerah teman-teman belum ada Omicron dan mungkin masih Delta atau Alfa, semuanya harus diwaspadai," kata Suhajar.
 
Baca: Cegah Penyebaran Omicron, ASN Dilarang Bepergian ke Luar Negeri
 
Menurut Suhajar, sebagai upaya mencegah perjalanan ke luar negeri pemerintah telah mengeluarkan empat Surat Edaran. Pertama, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 6 Desember 2021 tentang Imbauan Menunda Perjalanan ke Luar Negeri.
 
Kedua, Surat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) pada Desember 2021 tentang Kebijakan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Ketiga, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (MenPANRB) pada 13 Januari 2022 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Negeri bagi Pegawai ASN pada Masa Pandemi Covid-19.
 
Keempat, Surat Edaran Mensesneg pada 17 Januari 2022 tentang Kebijakan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam Upaya Pencegahan Penularan Covid-19. Seluruh kepala daerah diminta dapat memedomani Surat Edaran tersebut.
 
"Dulu kita pernah memberhentikan 3 bulan wakil bupati karena bepergian tidak ada izin," tegas Suhajar.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif