Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh/MI/Rommy Pujianto
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh/MI/Rommy Pujianto

Dukcapil Usul Peserta Pemilu 2024 Isi Pernyataan Tak Punya Paspor Asing

Indriyani Astuti • 20 Mei 2022 08:25
Jakarta: Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengusulkan peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mengisi formulir pernyataan tidak mempunyai paspor asing. Langkah ini dinilai bisa mencegah adanya pejabat terpilih berkewarganegaraan ganda.
 
"Jadi ada satu formulir yang dipersiapkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum), sehingga calon atau pasangan itu mau mendeklarasikan hal tersebut (paspor asing)," terang Zudan, melalui siaran pers, Jumat, 20 Mei 2022.
 
Zudan mengatakan warga negara Indonesia (WNI) yang mempunyai paspor negara lain tidak otomatis dinyatakan kehilangan kewarganegaraan. Namun, akan menimbulkan akibat hukum lain. Ada proses hukum untuk mencabut kewarganegaraan orang yang bersangkutan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Karenanya, diperlukan dokumen berupa keputusan dari pemerintah untuk kepastian hukum," ujar dia.
 
Baca: Politik Uang Dinilai Paling Berbahaya Jelang Pemilu 2024
 
Ia menjelaskan masalah kepemilikan paspor ganda pernah terjadi saat pemilihan calon kepala daerah 2019 di Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT). Bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore terbukti mempunyai paspor Amerika Serikat dan Indonesia. Dualisme tersebut berujung pada pembatalan Orient sebagai bupati terpilih.
 
Kasus kepemilikan paspor asing juga terjadi pada Djoko Tjandra. Tersangka suap itu memiliki paspor Papua Nugini. 
 
Zudan menekankan keduanya masih juga berstatus WNI. Sebab, mereka tidak pernah melapor dan tidak melepaskan kewarganegaraan Indonesia.
 
"Sehingga pemerintah tidak tahu bila yang bersangkutan memiliki dua paspor," kata Zudan.
 
Ia menerangkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyebutkan salah satu penyebab hilangnya kewarganegaraan adalah memiliki paspor negara lain. Ketika seseorang masuk kategori itu, maka dapat diberi sanksi kehilangan kewarganegaraannya. 
 
Berkaca dari dua kasus kewarganegaraan ganda itu, Zudan mengusulkan KPU membuat formulir pernyataan. Pada formulir tersebut ditegaskan kalau setiap orang yang mencalonkan sebagai peserta pemilu tidak pernah memiliki paspor negara lain.
 
Menurut Zudan, selama ini Indonesia menganut sistem pasif dalam administrasi kependudukan. Sehingga, apabila tidak ditanya, para capres, caleg, atau calon kepala daerah tidak pernah mendeklarasikan mereka pernah punya paspor negara lain atau tidak.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif