Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (rompi oranye) dibawa petugas masuk gedung KPK. MI/Susanto
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (rompi oranye) dibawa petugas masuk gedung KPK. MI/Susanto

Surat Pengunduran Diri Edhy Prabowo Telah Dikirim ke Istana

Nasional kpk presiden jokowi OTT KPK Edhy Prabowo
Cindy • 27 November 2020 16:19
Jakarta: Edhy Prabowo telah menandatangani surat pengunduran diri sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Surat tersebut telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
 
"Surat pengunduran diri sudah ditandatangani Pak Edhy kemarin (Kamis, 26 November 2020). Surat itu ditujukan ke Bapak Presiden," kata Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar di Jakarta, Jumat, 27 November 2020.
 
KKP tinggal menunggu keputusan resmi Jokowi atas surat pengunduran diri tersebut. Sebab, pemberhentian menteri harus surat resmi presiden.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Antam memastikan pelayanan KKP tak terdampak penangkapan dan pengunduran diri Edhy. Pegawai di kantor pusat maupun unit pelayanan teknis (UPT) daerah tetap bekerja seperti biasa.
 
"Tidak boleh kendur," ujar Antam.
 
Baca: Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Menteri KKP Ad Interim
 
Presiden Jokowi telah menunjuk Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim. Edhy Prabowo menyatakan mundur dari jabatan menteri dan kepengurusan Partai Gerindra usai ditetapkan sebagai tersangka.
 
Edhy ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap ekspor benih lobster bersama lima orang lainnya. Mereka ialah Staf Khusus Menteri KP Safri, Staf Khusus Menteri KP Andreau Pribadi Misanta, dan pengurus PT ACK Siswadi. Kemudian istri Staf Menteri KP Ainul Faqih dan Amiril Mukminin.
 
Baca: KPK Endus Keterlibatan Pihak Lain di Kasus Edhy Prabowo
 
Direktur PT DPP Suharjito ditetapkan sebagai pemberi suap. Edhy cs ditangkap di Bandar Udara (Bandara) Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan Depok, Jawa Barat. Dia diduga menerima Rp9,8 miliar dalam rasuah tersebut.
 
Edhy dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif