Moeldoko: Pertemuan Kim-Trump Kemajuan untuk Perdamaian
Pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Kim Jong-un di Singapura. (Foto: AFP)
Jakarta: Pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Korea Utara Kim Jong Un di Singapura diapresiasi Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko. Menurut dia, pertemuan itu merupakan langkah maju untuk menuju perdamaian dunia.

"Bagi sebuah negara, yang perlu kita lihat adalah niatnya," kata Moeldoko, seperti dilansir Antara, Rabu, 13 Juni 2018.

Kedua pemimpin sudah mengeluarkan pernyataan bersama yang berisi empat poin. Salah satunya adalah denuklirisasi atau penghentian program nuklir Korea Utara. 


Pernyataan bersama itu, kata Moeldoko, memang masih sangat umum. Trump dan Kim sepakat untuk menindaklanjuti hasil pertemuan mereka dengan pembahasan yang lebih teknis, yakni melibatkan Menteri Luar Negeri AS dan pejabat tinggi dari Korut.

Terlepas dari pernyataan yang masih umum itu, Moeldoko melihat pertemuan itu adalah momentum yang sangat bersejarah. "Niat Presiden Kim menghentikan program nuklirnya harus dihargai," kata dia. 

Dalam politik luar negeri, lanjut Moeldoko, niat sebuah negara adalah hal yang sangat perlu diperhitungkan. Misalnya, mengukur niat sebuah negara untuk menginvasi negara lain atau niat untuk menjaga perdamaian. 

"Ketika mau berperang, niat itu yang perlu kita kenali," kata purnawirawan jenderal bintang empat TNI AD itu. 

Diceritakannya, ketika masih aktif menjadi Panglima TNI, ia pernah menghadiri pertemuan di AS. Pada kesempatan itu, ia diminta agar Indonesia turut aktif menjaga keseimbangan keamanan akibat aktivitas pengayaan nuklir di semenanjung Korea.

"Karena harus diakui, pengembangan senjata nuklir Korea Utara ini berimplikasi pada psikologi negara-negara tetangganya," katanya. 

Baca: Rusia Puji Pertemuan Trump dan Kim Jong-un
 
Setelah mengenali niat sebuah negara, sambung Moeldoko, langkah selanjutnya adalah komunikasi. Sebagai contoh, ia menceritakan tentang ketegangan yang pernah terjadi antara Indonesia dengan Malaysia dalam hal perbatasan di Kalimantan. 
"Saya tetap segaris dengan pemerintah, bahwa Malaysia harus membongkar fasilitasnya di perbatasan," kata dia.

Di sisi lain, saat menjadi Panglima TNI, ia juga sempat berdiplomasi dengan militer negara tetangga itu. Diplomasi dikedepankan agar tak terjadi gesekan. Sebelum ada keputusan politik dari negara, menurutnya, tentara tidak boleh bertindak sendirian.

Tantangan teknis

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyatakan masyarakat internasional perlu bersyukur pertemuan Trump-Kim berjalan positif dan memberi suatu harapan bagi perdamaian abadi di semenanjung Korea. 

“Hanya, dunia tidak seharusnya jangan terlalu larut dalam kegembiraan,” kata dia.

Hikmahanto membeberkan masih ada sejumlah langkah yang harus dilakukan agar denuklirisasi Korut terwujud. Presiden Trump pun tidak sepantasnya merasa keluar sebagai pemenang perang usai pertemuan itu. 

"Karena perilaku itu bisa memprovokasi Kim Jong Un, bahkan rakyat Korut untuk bereaksi negatif dan berdampak pada perundingan teknis," katanya.

Menurut dia, yang menjadi tantangan selanjutnya adalah merumuskan kesepakatan yang lebih teknis. Semisal penarikan mundur tentara AS di Korea Selatan atau Jepang seiring dengan program denuklirisasi Korut. 

“Tentu masih banyak lagi isu yang menjadi tantangan bagi tim teknis untuk dapat dirumuskan,” kata Hikmahanto.

Pertemuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Selasa, 12 Juni 2018, jadi momentum bersejarah. Selanjutnya, Kim Jong Un, sebagaimana diberitakan Antara, mengundang Trump untuk mengunjungi Korea Utara selama KTT bersejarah mereka. Presiden AS itu pun menerimanya.






(UWA)