PDIP Nilai Definisi Terorisme Batasi Ruang Gerak Aparat
Anggota Pansus RUU Terorisme Fraksi PDIP Risa Mariska. Medcom.id/ M Rodhi Aulia
Jakarta: Anggota Pansus RUU Terorisme Fraksi PDIP Risa Mariska tak sepakat dimasukannya definisi terorisme didalam revisi undang-undang terorisme. Definisi terorisme dikhawatirkan membatasi ruang gerak aparat keamanan.

"Kalau perbuatan itu tidak memenuhi unsur yang ada di dalam definisi ini tentu akan dilepaskan. Ini akan mempersempit ruang gerak dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya memberantas terorisme itu yang jadi masalah," kata Risa di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Senin 14 Mei 2018.

Atas dasar itu, Fraksi PDIP menolak dimasukannya pasal definisi terorisme dalam RUU Terorisme. Definisi tersebut dinilai sudah dijelaskan di pasal 6 dan 7 undang-undang sebelumnya, UU nomor 15 tahun 2015.


Ia menilai subtansi undang-undang terorisme ini bukan pada tegas atau tidaknya UU tersebut. Namun, yang terpenting bagaimana membokar jaringan sel terorisme.

"Kalau soal ketegasan penindakan sebenarnya ini bukan tegas atau tidak tegas tapi bagaimana membongkar jaringan sel-sel teroris yang tersebar. Karena semakin hari semakin banyak," tutur Risa.

Sementara Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafii  kokoh mengatakan bahwa pemerintah harus memasukkan definisi terorisme dalam rancangan draf revisi undang-undang terorisme. Hal itu bertujuan agar pemerintah memiliki logika hukum yang kuat menetapkan seseorang sebagai teroris. 

"Pemerintah tiba-tiba tidak setuju ada definisi. Kita kemudian tetap bertahan karena tidak ada logikanya. Kita persoalkan terorisme padahal kita tidak tahu terorisme siapa," kata Syafii.




(SCI)