KPU Disebut bisa Menggugat Kemenkum HAM
Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari - Medcom.id/Siti Yona Hukmana.
Jakarta: Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari menyebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa melayangkan gugatan terhadap Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Gugatan terkait Peraturan KPU (PKPU) pelarangan eks narapidana korupsi ikut pemilihan legislatif (pileg) yang tak kunjung diundangkan. 

"Bisa (gugat) ke PTUN, namanya gugatan fiktif positif. Jika KPU mau, dapat melakukan itu dengan alasan merasa tidak ada tindakan, berupa pengundangan, maka bisa menggugat," kata Feri Amsari pada wartawan, Jumat, 22 Juni 2018.

Namun, pakar hukum tata negara ini berharap hal itu tidak terjadi. Ia ingin, Kemenkum HAM segera mengundangkan PKPU tersebut.


"Tetapi menurut saya diselesaikan dengan cara terbaik, yaitu Menkum HAM mengundangkannya. Jangan semua melalui jalur hukum," tutur dia. 

Feri menyebut, pengundangan PKPU pencalonan anggota legislatif bertujuan agar semua pihak dapat mengetahuinya. Apalagi, mengundangkan suatu peraturan adalah tanggung jawab Kemenkum HAM.

"Salah satu cara untuk mengetahui hal ini (PKPU) melalui pengundangan, lembaran negara atau berita negara. Nah, ini tanggung jawab Menkum-HAM untuk menyebarkan informasi," tutur dia. 

Bila PKPU tak diundangkan, Feri menyebut, Kemenkum HAM bakal bertanggung jawab jika terjadi gugatan calon legislatif tidak mengetahui PKPU. Sebab, PKPU tetap berlaku meskipun tidak diundang-undangkan oleh Kemenkum HAM.

"Aturannya sudah sah berlaku. Misalnya, orang dipidana, lalu dia mengatakan saya tidak pernah baca UU, enggak ada soal itu, yang penting sudah disampaikan di berita negara, mengapa kamu tidak baca. Sama juga dengan PKPU ini. Dia tetap sah berlaku, kalau ada yang mengatakan belum membaca, itu masalah Menkum HAM," tukas dia. 





(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id